Target PAD Rp1,5 Triliun, DPRD Balikpapan Minta Sistem Pajak Daerah Dibenahi

Ringkasan Berita:

• DPRD Balikpapan menyoroti lemahnya integrasi pelaporan pajak PBJT sektor restoran dan hiburan.
• Digitalisasi dan pengawasan berbasis teknologi dinilai penting untuk menekan kebocoran PAD.
• Target PAD Rp1,5 triliun diyakini tercapai jika pengawasan dan kepatuhan pajak optimal.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan mendorong pembenahan menyeluruh sistem pengawasan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Langkah ini menyusul temuan di lapangan yang menunjukkan masih lemahnya integrasi pelaporan pajak oleh sejumlah wajib pajak. Khususnya pada sektor restoran dan tempat hiburan.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya semata-mata terkait ketidakpatuhan pelaku usaha. Tetapi juga sistem pengawasan yang belum maksimal.

Menurutnya, digitalisasi dan integrasi transaksi secara daring harus dioptimalkan agar potensi kebocoran PAD bisa ditekan.

Berdasakan hasil peninjauan, banyak restoran dan tempat hiburan yang belum paham aturan pajak 10 persen. Bahkan terdapat beberapa yang sengaja tidak mencantumkan dalam struk pembayaran.

Baca juga: DPRD Balikpapan Sidak THM dan Restoran, Awasi Pajak Daerah Lewat IBOX

“Beberapa temuan kami banyak yang belum tahu soal pajak 10 persen (PBJT),” ujarnya, Selasa (17/2/2026).

Fauzi menilai, lemahnya dari sisi pengawasan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan terhadap wajib pajak. Ia meminta BPPDRD lebih aktif melakukan edukasi sekaligus pengawasan berbasis teknologi.

Menurutnya, hal ini menjadi catatan serius. Bahwa sosialisasi aturan pajak harus dibarengi dengan pengawasan rutin, serta pemberian sanksi tegas bagi wajib pajak yang abai dalam kewajibannya melaporkan pajak.

“Kalau kita mau serius garap pajak daerah ini, mari kita sama-sama sisir satu per satu setiap wajib pajak dengan memaksimalkan pengawasan,” tandasnya.

Komisi II memastikan akan terus memantau implementasi PBJT di lapangan. Dengan melakukan evaluasi berkala dan penguatan sistem pelaporan daring yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang.

Baca juga: Waspada Permainan Harga, DPRD Balikpapan Awasi Distribusi LPG 3 Kg Jelang Ramadan

Ia meyakini, pendapatan daerah akan maksimal jika serapan juga optimal. Sehingga tidak terjadi indikasi kebocoran PAD.

“InsyaAllah target PAD tahun ini Rp1,5 triliun bisa tercapai,” pungkasnya. (*)