Status PBI Dicabut Sebagian Warga, DPRD Balikpapan Dorong APBD Ambil Alih Jaminan Kesehatan

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN – Kebijakan penonaktifan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Balikpapan menjadi perhatian serius jajaran wakil rakyat.

Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menilai, pemerintah daerah harus segera bertindak agar pencabutan status tersebut tidak menghambat akses kesehatan masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hamid, menyatakan bahwa persoalan ini sangat krusial.

Ia melihat adanya kontradiksi antara semangat pemerintah kota dalam menggratiskan BPJS dengan kenyataan adanya pencabutan PBI bagi sebagian warga.

Baca juga: Macet Parah, DPRD Balikpapan Usul Pembatasan Mobil

“Kita perlu mengetahui secara jelas alasan dan motif di balik pencabutan itu. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Hamid, Rabu (18/2/2026).

Komisi IV mendorong agar APBD Kota Balikpapan difungsikan secara maksimal untuk menutupi celah yang ditinggalkan akibat pencabutan PBI tersebut.

Menurut Hamid, sektor kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh terkena imbas kebijakan efisiensi anggaran.

“Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Fungsi keberadaan APBD adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi, sektor jaminan kesehatan harus bisa diakomodir oleh anggaran daerah,” tegasnya.

DPRD berkomitmen untuk mengawal kebijakan jaminan kesehatan agar tetap inklusif dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan warga kurang mampu.

Pengalihan beban iuran ke APBD kota dianggap sebagai langkah strategis agar masyarakat tetap mendapatkan layanan medis tanpa terkendala administrasi kepesertaan.

Baca juga: Target PAD Rp1,5 Triliun, DPRD Balikpapan Minta Sistem Pajak Daerah Dibenahi

“Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar program jaminan kesehatan tetap berjalan merata. Semua kebijakan yang menyangkut masyarakat harus berpihak pada kepentingan masyarakat itu sendiri,” pungkas Hamid. (*)