Aspirasi Warga Kaltim di Reses DPRD, Gratispol, Jalan dan Layanan Publik Jadi Keluhan Utama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Persoalan program Gratispol, infrastrukrur menjadi dua isu yang paling banyak disuarakan warga Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pelaksanaan reses masa sidang III DPRD Provinsi Kaltim tahun 2025.

Hal ini berdasarakan laporan fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026). 

Sebanyak 32 anggota dewan hadir untuk menyampaikan rekap aspirasi masyarakat hasil kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) yang berlangsung pada 25 Januari–1 Februari 2026 lalu.

Gubernur Kaltim, Rudy Masud bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim juga turut menyimak penyampaian hasil reses dari anggota dewan.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud: Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Rp 8,5 M Sudah Sesuai Mekanisme

Rapat sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud.

Dari tujuh fraksi yang menyampaikan laporan, sebagian besar menyoroti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi merata di seluruh Kabupaten/Kota serta program Gratispol.

“Masalah administrasi dan teknis, sisi verifikasi lambat, kesenjangan kebijakan versus realitas. Kemudian beban ganda kampus bukan full gratis, terdapat batas maksimal biaya pendidikan, mahasiswa masih menanggung kekurangan bayar UKT yang hanya ditanggung Rp5 juta/semester, lalu ada pembatasan usia dan jenis kelas sehingga tidak full gratis, dan dianggap tidak sesuai serta mengingkari janji kampanye,” ungkap Yonavia yang membacakan hasil laporan reses Fraksi PDI Perjuangan.

Disini, PDI Perjuangan juga menyampaikan terkait alsintan (alat dan mesin pertanian) yang tidak bisa dianggarkan karena terbentur aturan pemerintah pusat.

Sementara, upaya dari Pemprov Kaltim dinilai belum maksimal dalam penyediaan alsintan dalam rangka modernisasi pertanian.

“Terbenturnya aturan regulasi pusat dan daerah, tapi belajar dari Provinsi Sulawesi Selatan alsintan bisa diberikan kepada para petani melalui komunikasi intens antara Pemprov dan pemerintah susat,” imbuhnya.

Sementara itu, fraksi PAN-NasDem dalam laporan hasil reses yang dibacakan oleh Baharuddin Demmu mengungkapkan dari 66 titik desa dan kelurahan se-Kaltim, pihaknya menyerap 312 usulan aspirasi masyarakat.

Infrastruktur ruas jalan lingkungan pemukiman dan akses menuju jalan utama menjadi yang utama disorot.

Tak hanya itu, kondisi tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) yang bergelombang menjadi keluhan masyarakat saat melintas.

“Jalan ruas utama yang wewenangnya di pemerintah pusat tentu diminta masyarakat agar Pemprov Kaltim bisa menyuarakan ke para pihak terkait,” kata Bahar.

Tak hanya itu, keluhan terkait air bersih, perbaikan drainase hingga lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang belum merata juga dikeluhkan.