DPRD Kaltim Nilai Pengadaan Mobil Dinas Perlu, Pokja 30: Logika Terbalik!

Ringkasan Berita:

• Pengadaan mobil dinas gubernur Rp8,5 miliar menuai kritik dari aktivis.
• DPRD Kaltim menilai pengadaan sesuai mekanisme dan efisiensi jangka panjang.
• Perdebatan muncul karena kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah masih rusak.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim dengan nilai sekitar Rp8,5 miliar memicu polemik publik. 

Di tengah keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur, khususnya jalan rusak di berbagai wilayah Kalimantan Timur, kebijakan belanja kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah dinilai sebagai bentuk ketidaktepatan prioritas anggaran daerah.

Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim, Buyung Marajo, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan tersebut.

Ia menilai, pengadaan kendaraan mewah di tengah persoalan konektivitas dan infrastruktur yang belum tuntas mencerminkan “logika terbalik” dalam pengelolaan anggaran daerah.

"Kalau sudah 5-7 tahun sudah tidak layak pakai, apa kabar jalan yang sudah rusak bertahun-tahun di Kaltim?,” tukas Buyung, Senin (23/2/2026).

Baca juga: Gubernur Kaltim Buka Suara Soal Mobil Dinas SUV Hybrid Rp8,5 Miliar, Rudy Masud: Demi Marwah Kaltim

Kritik Prioritas Anggaran

Lebih lanjut, Buyung mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah konektivitas di Bumi Etam.

Menurutnya, alasan mobilitas pejabat tidak sebanding dengan penderitaan rakyat yang setiap hari melewati jalan rusak.

Ia alasan bahwa mobil dinas perlu diganti karena faktor usia, sementara jalanan umum di Kaltim sudah rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan yang tuntas.

"Namanya konektivitas itu ya masalahnya jalan, ya dibagusin dan diperbaiki, ini malah beli mobil," tegasnya.

Menurut Buyung, jangan fasilitasi mewah malam membuat rakyat yang mengalah demi kepentingan pejabat.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud: Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Rp 8,5 M Sudah Sesuai Mekanisme

DPRD Kaltim Sebut Sesuai Mekanisme

Kritik juga merupakan respons atas pernyataan Ketua DPRD Kaltim yang sebelumnya yang terkesan membela pengadaan mobil tersebut dengan dalih kelayakan fasilitas penunjang kerja.

Namun bagi Pokja 30, alasan tersebut sangat melukai perasaan masyarakat, terutama mereka yang berada di pedalaman dan pesisir Kaltim yang masih terisolasi akibat akses jalan yang buruk.

"Ini yang ditambah malah fasilitas Gubernur dan Ketua DPRD. Jangan logika terbalik,” tandas Buyung.