Mobil Dinas Gubernur Rp8,5 Miliar, DPRD Kaltim: Lebih Murah Daripada Rawat Mobil Tua

Ringkasan Berita:

• DPRD Kaltim menyebut pengadaan mobil dinas baru merupakan efisiensi jangka panjang, bukan soal kenyamanan pejabat.
• Mobil lama berusia 5–10 tahun dinilai boros perawatan dan sempat mogok saat perjalanan dinas.
• Pengadaan Rp8,5 miliar disebut telah melalui SSH, e-katalog, serta pengawasan inspektorat dan BPK.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud senilai Rp8,5 miliar memicu polemik publik.

Namun, DPRD Kaltim menilai kebijakan tersebut justru lebih efisien dibanding terus merawat kendaraan lama yang sudah berusia di atas lima tahun.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pengadaan sarana dan prasarana kepala daerah bukan soal kenyamanan, melainkan efisiensi jangka panjang.

“Pengadaan mobil dinas atau sarana dan prasarana ini bukan soal kenyamanan. Tentu ada analisanya, contoh di DPRD Kaltim, mobil-mobil yang ada ini, mobil itu sudah di atas daripada 5 tahun, antara 7 sampai 10 tahun,” kata Hamas, sapaan akrabnya, Selasa (24/02/2026).

Baca juga: Mobil Dinas Rp 8,5 M Disorot, Gubernur Kaltim: Jangan Saya Disuruh Pakai Kijang, Fakta Merek Kijang

Ia menjelaskan, kendaraan lama sudah melalui proses appraisal dan dilelang oleh BPKAD karena biaya perawatan dinilai lebih besar dibanding manfaat penggunaannya.

“Mobil yang lama sudah di appraisal, dan BPKAD melakukan lelang kedua ini. Kenapa dijual? Karena lebih banyak biaya perawatannya daripada penggunaannya. Jadi kita melihat perlu ada pengadaan, bukan soal kenyamanan, tapi sebetulnya ini efisiensi jangka panjang, daripada merawat–merawat mobil dengan biaya mahal, masuk bengkel terus. Tentu pengadaan juga sesuai regulasi berlaku,” tandas politisi Golkar tersebut.

Hamas bahkan mengaku sempat ikut perjalanan darat Gubernur Kaltim Rudy Masud dari Sotek (PPU) menuju Bongan (Kubar), di mana mobil lama mengalami gangguan mesin.

“Saya ikut perjalanan Pak Gubernur Kaltim ke Sotek–Bongan, mobil lama bengek, karena umurnya sudah tua, tidak sanggup. Jadi bukan kenyamanan, efisiensi jangka panjang,” imbuhnya.

Baca juga: Alasan Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 M Disorot, Beda Pernyataan Rudy Masud dan Sekda

Spesifikasi dan Pengawasan

Berdasarkan data sistem Inaproc Pemprov Kaltim, kendaraan baru tersebut berjenis SUV hybrid dengan mesin 2.996 cc bertenaga 434 HP, baterai 38,2 kWh, motor listrik 140 kW dan torsi 620 Nm.

Hamas menyebut spesifikasi itu telah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Proses pengadaan juga mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH), analisa standar biaya belanja serta tercantum dalam e-katalog untuk mencegah mark-up.

“Tentu SSH hingga analisis biayanya, kemudian e-katalog, inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga mengawasi. Gubernur bisa 3000 cc, kalau dipakai saya tidak tahu dimana, pakai disini kayaknya, kalau memang di Jakarta memang tidak ada kita mobil untuk menyambut tamu,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengawasan dilakukan berlapis mulai dari inspektorat hingga BPK untuk memastikan transparansi dan efektivitas belanja daerah.

Baca juga: Soal Mobil Dinas Rp 8,5 M, Gubernur Kaltim Singgung Marwah, Rudy Masud: Jangan Disuruh Pakai Kijang

Dinilai Efisien Jangka Panjang