Optimis Angka Kemiskinan Kaltim Turun Jadi 4 Persen, Dinsos Tuntaskan PR Validasi Data Desil 1-5

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memacu upaya penurunan angka kemiskinan di Benua Etam. 

Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim kini tengah membidik target ambisius agar angka kemiskinan bisa turun hingga menyentuh level 4 persen pada tahun ini.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan jika melihat data terbaru dari BPS, tren kemiskinan di Kaltim memang menunjukkan progres yang positif.

"Ya, Alhamdulillah kolangka kemiskinan secara data BPS mengalami penurunan ya. Penurunan meskipun nilainya tidak sedalam yang diharapkan, apa yang ditargetkan oleh pusat," ujarnya, Rabu (25/2/2026)

Baca juga: 5 Wilayah di Kaltim dengan Angka Kemiskinan Terendah Tahun 2025

Dia bilang, saat ini, angka kemiskinan Kaltim berada di posisi 5,17 persen, turun dari tahun 2023 yang masih di angka 6 persen sekian. 

Meski terlihat turun, Andi menyebut tantangannya semakin berat karena posisi Kaltim sudah jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di kisaran 8 persen.

Berdasarkan rapat koordinasi teknis bersama Bappenas dan Bappeda, disepakati bahwa Kaltim harus berkontribusi besar pada penurunan nasional. 

Walaupun sempat menawarkan angka di atas itu, namun tidak diterima karena melihat kondisi fiskal Kaltim dan beberapa hak lainnya yang dinilai mampu.

"Jadi cukup lumayan turunnya, tapi target kita di tahun ini cukup optimis, di 4 persen, nah itu nurunkan satu digit dengan kondisi yang sudah rendah begini," ucapnya.

Untuk mengejar target tersebut, kata Andi, perlu koordinasi lebih lanjut melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD). 

Dokumen ini akan menjadi blueprint kolaborasi antar-SKPD agar tahu harus berbuat apa sesuai kondisi kemiskinan yang ada di Kaltim.

Namun, dia mengakui ada PR besar dalam memastikan sasaran data. Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) saat ini masih terus dilakukan evaluasi, verifikasi, dan validasi. 

Bahkan, dilakukan pencanangan kembali untuk ground check ke lapangan guna memastikan warga berada pada desil yang tepat, yaitu desil 1-5 untuk menerima bantuan.

Hal ini juga berkaitan dengan banyaknya warga yang kaget karena layanan bantuan dari pusat tiba-tiba terhenti, padahal mereka belum siap menjadi peserta mandiri. 

Untuk itu, bagi mereka yang memang sudah harusnya keluar, dipastikan bahwa mereka harus siap dan lebih mandiri karena prosesnya tidak bisa dilakukan mendadak.