Rapat Pergeseran Anggaran Pendidikan DPRD Kaltim 2026 Ditunda, Sekda dan Tim Anggaran Tidak Hadir

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Rapat Kerja Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (4/3/2026) terpaksa ditunda. 

Penundaan ini terjadi lantaran ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta jajaran instansi terkait lainnya.

Berdasarkan surat undangan bernomor 900.1/III-579/Set.DPRD, rapat tersebut sedianya membahas agenda krusial mengenai Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2026. 

Anggaran ini merupakan tindak lanjut dari usulan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk optimalisasi sarana prasarana pendidikan di wilayah Kutai Timur, Balikpapan, hingga Berau.

Baca juga: DPRD Kaltim Ingatkan Perusahaan Wajib Bayar THR ke Pekerja Tepat Waktu

Pihak DPRD Kaltim mengambil langkah tegas dengan tidak melanjutkan rapat karena absennya pucuk pimpinan eksekutif yang membidangi anggaran. 

Selain Sekda, diketahui Kepala BPKAD dan Kepala Inspektorat juga tidak hadir di ruang rapat.

"Karena ini membahas soal anggaran sifatnya prinsip, ya kita tunda. Enggak tahu sampai kapan," ujar Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud saat ditemui usai pembatalan rapat di Gedung D Lantai 2 DPRD Kaltim.

Ketidakhadiran para pejabat tersebut dinilai sangat disayangkan mengingat agenda yang dibahas menyangkut Anggaran Aspirasi (Pokok-pokok Pikiran) dan kepentingan publik di sektor pendidikan.

Pihak legislatif mengaku baru menerima informasi mengenai ketidakhadiran tersebut secara mendadak dan lisan. 

Berdasarkan informasi yang diterima, para pejabat eksekutif tersebut sedang berada di Jakarta untuk urusan dinas terkait sistem merit.

"Kan ada kebetulan beliau ke Jakarta, soal sistem merit. Makanya mungkin baru hari ini kita dapat informasinya. Dan jawabannya kan tidak dijawab secara tertulis, jadi lisan. Kami tegas saja, tunda aja," imbuh politikus Golkar yang akrab disapa Hamas ini.

Akibat ketidakhadiran TAPD, praktis tidak ada pembahasan teknis maupun materiil yang dilakukan dalam pertemuan tersebut. 

Lebih lanjut, belum ada jadwal pasti mengenai kapan rapat kerja pembahasan pergeseran anggaran ini akan kembali digelar.

Turut menambahkan Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin menegaskan bahwa terkait pergeseran ini intinya untuk mengedepankan skala prioritas.

Terutama pembangunan gedung sekolah baru tingkat SMA/SMK dan MA sederajat, khususnya di Kota Balikpapan, selain itu Kutai Timur hingga Berau.