Berita Paser Terkini
DPRD Paser Gelar Rapat Banggar Usai Libur Lebaran, Fokus Bahas LKPJ Bupati
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser langsung tancap gas dengan menggelar rapat internal Badan Anggaran (Banggar)
Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Mengawali kinerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser langsung tancap gas dengan menggelar rapat internal Badan Anggaran (Banggar).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin, yang berlangsung di ruang Rapat Pimpinan DPRD Paser, Rabu (25/3/2026).
Sejumlah anggota DPRD turut hadir untuk membahas agenda penting terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam rapat itu, Banggar menyoroti indikator kinerja utama pemerintah daerah, capaian pendapatan daerah, serta ringkasan pembiayaan daerah yang menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah dan akan dibahas lebih mendalam bersama TAPD.
Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin menyampaikan bahwa rapat internal ini merupakan langkah awal untuk memastikan pembahasan LKPj berjalan efektif.
Baca juga: Hari Pertama Masuk Kerja Usai Libur Lebaran, DPRD Paser Tancap Gas Bahas LKPj Bupati
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari tahun sebelumnya benar-benar ditindaklanjuti.
Evaluasi ini penting agar kinerja pemerintah daerah semakin terarah," terang Zoelkahar.
Selain membahas capaian tahun berjalan, Banggar juga menyinggung tindak lanjut rekomendasi terhadap LKPJ tahun 2024.
Catatan dari pembahasan sebelumnya dijadikan bahan evaluasi agar tidak terjadi pengulangan masalah yang sama.
Dalam rapat, juga mencatat kehadiran perangkat daerah yang akan diundang pada pembahasan lanjutan.
"Besok, perangkat daerah akan hadir untuk memberikan penjelasan lebih detail. Kami berharap diskusi bisa berlangsung terbuka dan konstruktif," ulasnya.
Zoelkahar menekankan, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
"LKPJ bukan sekadar laporan formal, tetapi harus menjadi cermin sejauh mana kebijakan daerah benar-benar berpihak pada masyarakat," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif, sehingga dengan visi yang sama, kesejahteraan untuk masyarakat dapat dicapai.
Untuk itu, rapat lanjutan bersama TAPD Kabupaten Paser dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret.
| Kunjungi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Bupati Paser Semangati 50 Taruna Asal Paser |
|
|---|
| Disnakertrans Paser Intensifkan 13 Pelatihan Kerja untuk Tekan Angka Pengangguran |
|
|---|
| Harga Bahan Pokok di Paser Naik, Pelaku Usaha Kuliner Sesuaikan Kepentingan Konsumen |
|
|---|
| Gaktiblin Polres Paser, Anggota Diperiksa dari Administrasi hingga Sikap Tampang |
|
|---|
| Permudah Pencatatan, BPS Paser Terjunkan 264 Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026 Door to Door |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/Wakil-Ketua-I-DPRD-Paser-Zulkifli-Kaharuddin-09.jpg)