Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi Ingatkan Risiko Ekonomi Bergantung Tambang

Ringkasan Berita:

• Ekonomi rentan guncangan karena bergantung pada tambang dan transfer pusat.
• Risiko “kurang salur” APBD bisa menurunkan daya beli masyarakat secara drastis.
• Dorong diversifikasi ekonomi, fokus pada pertanian, perkebunan, dan peternakan.

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mengingatkan risiko besar yang mengintai perekonomian daerah akibat ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan dan dana transfer pusat.

Ia menilai kondisi ini membuat ekonomi Kutai Timur rentan terhadap gejolak kebijakan fiskal nasional maupun dinamika global.

Peringatan tersebut disampaikan Jimmi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kutai Timur tahun 2027.

Dalam penyampaiannya, Jimmi menyoroti kerentanan ekonomi daerah yang masih sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat dan fluktuasi sektor pertambangan.

Baca juga: Ketua DPRD Kutim Jimmi Ingatkan Satuan Pelayanan Gizi Lengkapi Fasilitas IPAL

Ia memaparkan hitung-hitungan matematis terkait pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, untuk menumbuhkan 1 persen ekonomi dibutuhkan perputaran uang dalam jumlah sangat besar.

Kondisi ini menjadi berisiko ketika ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi.

Jika terjadi kebijakan “kurang salur” atau pemotongan anggaran dari pusat, maka daya beli masyarakat di Kutai Timur dipastikan bakal langsung anjlok.

Baca juga: Ketua DPRD Kutim Ingatkan Pemudik Waspadai Ruas Jalan Rusak, Soroti Jembatan Kandolo Saat Arus Balik

Jimmi juga menyinggung bahwa kondisi ekonomi Kutai Timur saat ini sangat dipengaruhi dinamika geopolitik global, khususnya yang berdampak pada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batubara.

Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk tidak terlena dan segera melakukan langkah nyata dalam menggeser ketergantungan dari sektor fosil ke sektor yang lebih berkelanjutan.

"Harapannya supaya bagaimana sumber daya alam kita, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan itu bisa lebih maksimal lagi. Dan itu lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi," kata Jimmi kepada TribunKaltim.co, Selasa (7/4/2026).

Ia juga berkaca pada keberhasilan daerah lain yang mampu menjaga stabilitas ekonomi meski tanpa dukungan sektor tambang yang dominan.

Baca juga: Open House Ketua DPRD Kutim, jadi Momentum Serap Aspirasi Pembangunan Daerah

Menurutnya, ketahanan pangan dan kemandirian sektor pertanian menjadi kunci utama agar Kutai Timur bisa berdiri di atas kaki sendiri ketika terjadi guncangan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Jimmi menegaskan pentingnya instrumen kebijakan yang kuat untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sinkronisasi antara pendapatan daerah dan pengendalian inflasi disebutnya sebagai langkah krusial agar penurunan APBD tidak serta-merta melumpuhkan ekonomi kerakyatan di 18 kecamatan di Kutim.

"Jadi saya sampaikan secara langsung kepada Dirjen Ekonomi bahwa kalau APBD kita dipotong atau kurang salur, otomatis menyebabkan penurunan laju ekonomi," tegasnya.

Baca juga: Serap Aspirasi Warga, Ketua DPRD Kutim Matangkan Konsep Ranperda Kabupaten Layak Anak

Selain itu, Jimmi juga menyinggung perlunya perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia berharap anggaran lebih diarahkan pada program yang menyentuh penguatan ekonomi masyarakat bawah, bukan pada pengadaan aset yang bersifat konsumtif.

Ia mengapresiasi adaptasi teknologi seperti penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari perkembangan zaman.

Namun, ia mengingatkan bahwa substansi utama Musrenbang adalah memastikan masyarakat memiliki sumber penghasilan yang stabil di luar sektor batubara.

"Potensi yang ada di daerah kita ini ya kita maksimalkan saja, mudah-mudahan dengan tujuan Musrenbang kali ini bisa mencapai kemandirian daerah," pungkasnya.