Pemkot Bontang Alami Defisit Anggaran Rp150 Miliar, Banyak Program Dicoret

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mesti melakukan penyesuaian seiring menyusutnya anggaran belanja.

Sejumlah kegiatan proyek di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dari daftar belanja tahun 2026 dicoret, untuk menutup defisit anggaran yang mencapai Rp150 miliar.

Demikian dibeberkan oleh Walikota Bontang, Neni Moerniaeni kepada TribunKaltim.co pada Selasa (7/4/2026) di Bontang, Kalimantan Timur.

Dia mengatakan, kebijakan ini mesti dilakukan dengan pertimbangan mendasar.

Baca juga: Apa Itu Perppu Defisit APBN? Skenario yang Belum Mau Dikeluarkan Menkeu Purbaya

Yaiitu menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus menghindari potensi utang kepada pihak ketiga.

Namun demikian, program yang langsung menyentuh masyarakat tetap dipertahankan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

“Saya tidak mau berutang, dipaksakan, nanti bayarnya bagaimana," ujarnya.

Sejumlah proyek yang dinilai belum mendesak masuk dalam daftar penghapusan, misalnya pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) Kantor Wali Kota Rp5 miliar, pembelian mes di Jakarta Rp8 miliar serta pembangunan lapangan mini soccer Berbas Pantai Rp13,8.

Selain itu, proyek skema multiyears pembehan danau Kanaan juga turut dibatalkan, karena dinilai berisiko membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.

Baca juga: Pemkab Paser Pastikan PPPK Aman dari Efisiensi Anggaran

Begitu pula penyesuaian anggaran menyasar program unggulan Pro RT Rp200 juta yang sebelumnya menjadi janji politik. 

Kondisi tersebut juga diprediksi terulang bahkan, lebih mengkhawatirkan.

“Dengan kondisi APBD sekitar Rp1,5 triliun, program itu sudah tidak mungkin,” tegasnya.

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengoptimalkan alokasi dana kelurahan sebesar 5 persen dari APBD atau sekitar Rp75 miliar.

Dana tersebut akan difokuskan untuk kebutuhan prioritas, termasuk infrastruktur dasar dan operasional RT.

Sementara itu Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengamini kondisi tersebut.

Ia mengungkapkan defisit terjadi akibat melesetnya proyeksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), ditambah belum adanya kepastian transfer dana pusat pada triwulan kedua.

“Dengan kondisi ini, kami sepakat melakukan evaluasi belanja. Yang tidak mendesak kita tunda,” ujarnya. (*)