6 Fakta Penutupan 74 Dapur MBG di Kaltim, Dampak ke Siswa hingga Dana Dihentikan

Ringkasan Berita:

• 74 dapur MBG di Kaltim dihentikan sementara oleh BGN karena tidak memenuhi standar IPAL, berisiko pada keamanan pangan dan lingkungan.
• DPRD mendukung langkah ini demi kesehatan siswa, namun pengamat menyoroti lemahnya verifikasi awal sebelum dapur beroperasi.
• Dampaknya, ribuan siswa tak menerima MBG; perbaikan diberi waktu 14 hari sebelum layanan bisa kembali berjalan.

TRIBUNKALTIM.CO - Sebanyak 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) resmi dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu.

Kebijakan ini diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui surat tertanggal 31 Maret 2026, menyusul temuan bahwa puluhan dapur tersebut belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Penghentian ini pun memicu respons dari berbagai pihak, mulai dari legislatif hingga masyarakat, karena berdampak langsung pada distribusi makanan bergizi bagi pelajar.

Baca juga: 74 Dapur MBG Kaltim Dihentikan Sementara, Pengamat: Seharusnya Tak Lolos Izin

Standar IPAL Jadi Alasan Utama

BGN menegaskan, ketidaksesuaian standar IPAL menjadi alasan utama penghentian operasional.

Ketiadaan sistem pengolahan limbah yang memadai dinilai berisiko terhadap kualitas makanan, keamanan pangan, serta berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

Sebagai tindak lanjut, BGN juga menghentikan sementara penyaluran dana bantuan pemerintah ke 74 SPPG tersebut hingga perbaikan dilakukan dan diverifikasi.

Adapun sebaran dapur yang terdampak meliputi Balikpapan sebanyak 19 titik, Samarinda 12 titik, Bontang 9 titik, Kutai Timur 11 titik, Berau 8 titik, Paser 3 titik, Kutai Kartanegara 6 titik, Kutai Barat 1 titik, dan Penajam Paser Utara 4 titik.

DPRD Kaltim: Kebersihan Makanan Tidak Bisa Ditawar

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mendukung langkah penghentian sementara tersebut.

Menurutnya, standar kebersihan dan sanitasi dalam program MBG tidak boleh dikompromikan karena menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

“Kita bicara soal apa yang dikonsumsi anak-anak di sekolah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan. Kebersihan makanan adalah harga mati,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta mendorong dilakukan evaluasi terhadap ketepatan sasaran program.

Baca juga: 18 Dapur MBG Balikpapan Dihentikan Sementara, Orang Tua Siswa Beri Respons Beragam

Pengamat Soroti Proses Verifikasi Awal

Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, menilai langkah BGN sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga standar operasional program.

Namun, ia mempertanyakan bagaimana puluhan dapur tersebut bisa beroperasi sejak awal jika belum memenuhi standar IPAL.

“Seharusnya sejak awal, sebelum izin operasional diberikan, standar ini sudah wajib dipenuhi. Kalau tidak, mestinya tidak boleh beroperasi,” katanya.