DPRD Paser Gandeng Universitas Pasundan Kaji Raperda Penyertaan Modal Perumdam Tirta Kandilo

Ringkasan Berita:

• DPRD Paser koordinasi dengan Unpas Bandung susun dokumen akademik Raperda Perumdam Tirta Kandilo.
• Bahas legalitas aset WTP Batu Sopang dari CSR Kideco agar sah jadi milik daerah.
• Penyertaan modal dinilai layak dan ditargetkan perkuat layanan air bersih.

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Paser melakukan kunjungan kerja ke Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat pada 7 April lalu.

Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi penyusunan dokumen akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kandilo.

Rombongan dari Pansus III DPRD Paser dipimpin oleh Sekretaris Pansus, Lasminah didampingi anggota Acong Asfiyek, Harlina dan Sultan Surya Pasha, Dewas Perumdam Tirta Kandilo, Paulus Margita, serta Direktur Perumdam Tirta Kandilo, Suryanto Agustono.

Mereka disambut oleh tim penyusun dari Universitas Pasundan Bandung yang akan mendampingi proses akademik dari penyusunan regulasi tersebut.

Baca juga: PDAM Paser Disorot, DPRD Minta Perumdam Tirta Kandilo Benahi Kinerja Keuangan dan Layanan

Sekretaris Pansus III DPRD Paser, Lasminah menyampaikan bahwa koordinasi yang dilakukan untuk memastikan produk hukum yang tengah digodok DPRD memiliki kualitas tinggi.

"Koordinasi yang kami lakukan bertujuan untuk menghadirkan payung hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai Perda yang bagus, berkualitas, serta efektif dan berkelanjutan," terang Lasminah, Kamis (9/4/2026).

Dalam Kordinasi itu membahas soal Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Batu Sopang dengan kapasitas 30-50 liter per detik.

"Fasilitas dengan kapasitas 30 sampai 50 liter per detik itu dibangun melalui program CSR PT Kideco dan kini tengah dikaji untuk menjadi aset badan milik daerah (BMD)," tambahnya.

Baca juga: Warga Paser Keluhkan Layanan Air, DPRD Minta Perumdam Tirta Kandilo Berbenah

Lasminah menekankan, kunjungan yang dilakukan itu sangat penting agar produk hukum daerah terkait penyertaan modal kepada Perumdam Tirta Kandilo benar-benar sesuai aturan dan berkualitas.

Prinsip kehati-hatian juga menjadi salah satu hal yang menjadi penekanan, agar produk hukum dihasilkan tidak tumpang tindih dengan regulasi yang lain.

"Karena penyertaan modal kali ini melibatkan pihak swasta melalui CSR Kideco yang kemudian dialihkan ke pemerintah daerah melalui Perumdam Tirta Kandilo," ungkapnya.

Anggota Pansus III DPRD Paser, sambung Lasminah juga telah menyampaikan sejumlah masukan terkait pengkajian aset.

Baca juga: DPRD Paser Soroti Kinerja Perumdam Tirta Kandilo, Warga Grogot Keluhkan Air Sebabkan Gatal-Gatal

"Mereka menekankan perlunya kajian mendalam agar aset yang dialihkan benar-benar sah menjadi barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

Dari simulasi kelayakan investasi yang dilakukan, WTP Batu Sopang dianggap layak secara finansial.

Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan laba operasional positif serta memperkuat struktur modal BUMD.