Pemkot Bontang Batalkan Pembelian Mess Rp8 Miliar, Prioritaskan Anggaran Publik

Ringkasan Berita:

• Pemkot Bontang batalkan pembelian mess Rp8 miliar di Jakarta.
• Defisit APBD mencapai Rp150 miliar jadi alasan utama efisiensi.
• Fasilitas tetap ada, namun dialihkan ke skema sewa yang lebih hemat.

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Walikota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan pembatalan rencana pembelian mess di Jakarta bukan disebabkan tekanan pihak tertentu, melainkan murni pertimbangan skala prioritas anggaran.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program belanja.

“Bukan karena tekanan. Kami melihat ini belum prioritas,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Skema Dialihkan Menjadi Sewa

Meski pembelian dibatalkan, Neni memastikan kebutuhan fasilitas mess di Jakarta tetap dipenuhi. Namun, skema yang digunakan akan dialihkan menjadi sistem sewa dengan biaya yang lebih efisien.

“Mess tetap ada, tapi kita sewa. Lokasinya juga akan dicari yang lebih murah,” jelasnya.

Baca juga: Pemkot Bontang Alami Defisit Anggaran Rp150 Miliar, Banyak Program Dicoret

Sebelumnya, Pemkot Bontang telah menganggarkan sekitar Rp8 miliar untuk pengadaan mess baru. Rencana tersebut kini ditunda seiring kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah.

Tekanan Defisit Anggaran

Kebijakan ini tidak lepas dari kondisi APBD Bontang yang tengah mengalami defisit sekitar Rp150 miliar.

Tekanan anggaran tersebut dipicu oleh melesetnya proyeksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), serta belum pastinya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.

Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja agar tetap menjaga stabilitas keuangan daerah.

Prioritaskan Program untuk Masyarakat

Di sisi lain, pemerintah tetap memprioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

Baca juga: Eksepsi Ditolak, Sidang Korupsi Eks Plt Kadishub Bontang Berlanjut ke Pembuktian

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.

Neni juga kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil risiko utang dalam menjalankan program pembangunan.

Selain pengadaan mess, beberapa proyek lain juga masuk dalam daftar penghapusan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.

Di antaranya adalah rencana pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) Kantor Walikota senilai Rp5 miliar serta pembangunan lapangan mini soccer di Berbas Pantai dengan anggaran Rp13,8 miliar. (*)