Pokja 30 Sindir Hubungan DPRD dan Pemprov Kaltim, Dinilai Sarat Kepentingan

Ringkasan Berita:

• Pokja 30 menilai konflik DPRD dan Pemprov Kaltim sarat kepentingan kekuasaan.
• Ketegangan berpotensi menghambat pengesahan APBD.
• Transparansi TAPD dan koordinasi lintas lembaga dinilai krusial.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hubungan panas dingin antara DPRD dan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) terkait usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan kini berada dalam sorotan.

Pokja 30 secara blak-blakan menilai perseteruan ini bukan sekadar urusan teknis angka dan anggaran, melainkan drama perebutan pengaruh dan relasi kekuasaan yang kental.

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo menyebut tensi tinggi yang mencuat ke publik saat ini menjadi cermin retaknya koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif di Karang Paci sebutan markas DPRD Kaltim.

"Situasi ini menunjukkan koordinasi antar lembaga masih rapuh. Apa yang muncul ke publik bisa jadi hanya mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, bukan sikap kolektif DPRD," tegas Buyung, Sabtu (11/4/2026).

Relasi Dinilai Bersifat Transaksional

Dalam mekanismenya, Pemprov Kaltim melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memang memegang kunci utama guna mengakomodasi pokir dewan berdasarkan kekuatan finansial daerah.

Baca juga: Dinamika Politik Kaltim Disorot Demokrat, Irwan Fecho: Kalau Ribut Terus, yang Susah Itu Rakyat

Namun, di sinilah menurut Buyung letak persoalan utama.

Ia menyoroti bahwa keharmonisan hubungan kedua lembaga ini sering kali bersifat transaksional.

"Hubungan akan terlihat harmonis jika usulan disetujui. Sebaliknya, ketegangan muncul saat kepentingan tidak terakomodasi," ungkapnya.

Risiko Hambat Pengesahan APBD

Jika ego kedua belah pihak tak kunjung reda, Buyung memperingatkan adanya ancaman nyata terhadap pengesahan APBD Kaltim yang bisa mengalami keterlambatan.

Dampaknya, pelayanan publik berpotensi terganggu dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Baca juga: Demokrat Kaltim Panaskan Mesin Partai, Kader Diminta Jangan Jauh dari Masyarakat

"Jangan sampai terjadi praktik saling menguntungkan (antara elite) yang justru merugikan rakyat banyak," tambahnya.

Soroti Kepemimpinan dan Pengawasan

Tak hanya soal anggaran, Pokja 30 juga menyinggung aspek kepemimpinan di daerah.