Defisit Anggaran, Ada 5 Program yang Dibatalkan Pemkot Bontang, Diantaranya Perjalanan Dinas

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Defisit anggaran di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur merembet ke mana-mana.

Pemerintah mesti memutar mencari solusi, lantaran hingga pertengahan April ini mengalami kekurangan keuangan daerah yang ditutupi dari pembatalan sejumlah kegiatan. Itu pun masih kurang Rp 100 miliar.

Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan dari beberapa kegiatan belanja yang dibatalkan, baru bisa menutupi Rp 50 Miliar. 

"Masih proses. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah yang mana program atau kegiatan yang bisa menutupi kekurangan uang daerah," kata Neni, Minggu (19/4/2026).

Baca juga: Pria di Bontang Kuras Rekening Korban hingga Rp20 Juta, Diduga Buat Main Judol 

Sejumlah program sudah lebih dulu dihentikan sebagai langkah awal efisiensi di antaranya :

• Proyek multiyears Waduk Kanaan,
• Rencana pembelian mess di Jakarta,
• Pemasangan ACP Kantor Walikota,
• Pembangunan lapangan mini soccer
• Pembatasan perjalanan dinas.

Menurut Neni, pemangkasan masih terbuka, termasuk pada sektor infrastruktur. 

"Kami dihadapkan pada pilihan sulit, menjaga stabilitas fiskal tanpa mengganggu program prioritas," terangnya.

Neni menegaskan, layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap menjadi garis merah yang tidak akan disentuh kebijakan efisiensi.

“Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan kami ganggu,” ujarnya.

Pemkot Bontang juga masih berharap ada tambahan ruang fiskal dari sumber lain, seperti sisa hasil lelang kegiatan maupun dana transfer pusat yang belum disalurkan.

Disisi lain persoalan serupa juga mulai terlihat untuk tahun berikutnya. 

Ia memperkirakan APBD Bontang 2027 lebih suram. Hanya sekitar Rp1,5 triliun, sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai Rp650 miliar atau sekitar 45 persen dari total anggaran.

Angka itu melampaui batas maksimal 30 persen sesuai aturan pemerintah pusat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Bontang mengusulkan perubahan skema penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Salah satu opsi yang dikaji adalah memindahkan TPP ke dalam pos belanja barang dan jasa.

Namun, ia mengingatkan opsi itu bukan tanpa konsekuensi. Pengalihan TPP berpotensi mengurangi alokasi untuk program pengadaan barang dan jasa.

“Ini sedang kami siapkan dengan pertimbangan yang matang," pungkasnya. (*)