Kader Gerindra Nilai Permintaan Maaf Gubernur Kaltim Setengah Hati, Harus Cabut Pernyataan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud yang sempat membandingkan relasi kekuasaan di lingkup keluarga dengan hubungan Presiden RI dan Hashim Djojohadikusumo terus dibahas. 

Meski Gubernur telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, hal tersebut rupanya belum memuaskan semua pihak.

Kader Partai Gerindra Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, memberikan reaksi blak–blakan atas sikap orang nomor satu di Bumi Etam tersebut. 

Menurut Wakil Ketua Komisi III di DPRD Kaltim tersebut, permohonan maaf yang disampaikan masih terasa hambar dan tidak menyentuh akar persoalan.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Afif Rayhan Bicara Hak Angket, Paling Cepat Senin Pekan Depan Ada Keputusan

Akhmed Reza menilai, meskipun Gubernur telah menunjukkan sikap muhasabah diri.

Namun permintaan maaf tersebut tidak dibarengi dengan pencabutan pernyataan yang telah memicu kegaduhan publik.

"Permintaan maaf Gubernur masih setengah hati. Selama pernyataan tersebut belum dicabut dan minta maaf secara langsung ditujukan kepada Bapak Presiden RI serta Pak Hasyim Djojohadikusumo, publik akan terus bertanya-tanya," tegasnya, Senin (27/4/2026).

Ia menekankan bahwa menyebut "pimpinan nasional" dalam video permintaan maafnya tanpa menyebut nama secara spesifik justru menimbulkan multitafsir. 

Baginya, klarifikasi yang baik bukanlah soal perasaan, melainkan soal pemulihan etika publik.

"Selama itu pula publik berhak menilai bahwa Gubernur sedang mencoba membenarkan yang tidak bisa dibenarkan. Klarifikasi itu harusnya pemulihan etika, bukan sekadar klarifikasi perasaan," imbuhnya.

Tak hanya soal polemik kata-kata, Akhmed Reza juga menyoroti gaya kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur yang dinilai kurang kolaboratif. 

Baca juga: Puji Massa Demo 21 April, Andi Harun Sebut Kerusakan Teras Samarinda Sangat Minim

Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Timur tidak bisa dibangun sendirian seolah mengelola perusahaan pribadi.

"Pemerintahan tidak bisa dijalankan sendiri. Harus ada kerja sama dengan semua unsur, baik legislatif, yudikatif, pers, hingga masyarakat luas," kata Akhmed Reza.

Ia menyentil, komunikasi Gubernur yang selama ini dianggap buntu, bahkan terhadap insan pers yang memiliki fungsi kontrol sosial. 

Menurutnya, kritik seharusnya tidak dianggap sebagai serangan personal, melainkan bentuk kepedulian terhadap daerah.