Jadi Solusi Perbaikan Sistem Pendidikan dan Tata Kelola Keuangan, DPRD Paser Siap Kawal Program RPL

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser memberikan dukungan penuh terhadap program Rekonstruksi Pelajaran Lampau (RPL) dalam memajukan dunia pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas SDM di berbagai sektor pemerintahan.

Hal itu diperkuat dengan hadirnya jajaran Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda dalam pemaparan program RPL, turut disaksikan anggota DPRD Paser bersama OPD terkait, yang berlangsung di Ruang Rapat Bapekat, Sekretariat DPRD Paser, Selasa (28/4/2026).

Pertemuan ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin didampingi Wakil Ketua II DPRD Paser, Hendrawan Putra, beserta anggota Kasri, Basri Mansyur, Agus Santosa, Regina Febiola serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Iskandar Zulkarnain.

Baca juga: Wabup Paser Dorong Transparansi Informasi Lewat Sosialisasi Monev Diskominfostaper

Tahun ini, kerja sama RPL dengan UWGM Samarinda difokuskan pada bidang akuntansi dan manajemen.

Program tersebut menyasar bendahara di lingkungan pemerintah daerah agar kompetensi mereka sesuai dengan ketentuan Kementerian PAN-RB.

Wakil Ketua DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin, menegaskan bahwa jabatan bendahara harus sesuai dengan latar belakang pendidikan.

"Kalau tidak sesuai, ada potensi penurunan jenjang jabatan. Karena itu diperlukan perbaikan sistem disiplin ilmu agar kompetensi dan kualitas kerja meningkat," terang Wakil Ketua I DPRD Paser yang akrab disapa Zoelkahar.

Ia menambahkan, dalam pemaparan tersebut juga diperoleh informasi mengenai pembiayaan program RPL yang mencapai Rp38 juta per mahasiswa.

"Ada beberapa poin yang kami dapatkan, terutama masalah pembiayaan sekitar Rp38 juta per mahasiswa, serta langkah-langkah UWGM dalam menunjang pendidikan bagi calon mahasiswa," tambahnya.

Menurutnya, program RPL ini juga merupakan salah bentuk penghargaan bagi tenaga keuangan di OPD Kabupaten Paser yang telah berkontribusi untuk daerah selama bertahun-tahun.

"Ini merupakan reward sekaligus upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawainya," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Paser, Basri Mansyur, menekankan pentingnya program RPL dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas pendidikan.

"Rata-rata lama sekolah dan kualitas SDM pengajar kita harus ditingkatkan. Sertifikasi guru mensyaratkan jenjang pendidikan S1, sementara banyak guru PAUD kita masih lulusan SMA," ungkap Basri.

Ia menilai, program ini tidak hanya menyasar guru, tetapi juga tenaga ahli manajemen di seluruh perangkat daerah.

Dari 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Paser, bendahara yang tidak memiliki ijazah S1 berisiko mengalami penurunan kelas jabatan dari level 7 menjadi level 5.