Keluhan Buruh Memuncak, DPRD Balikpapan Jadwalkan Rapat dengan RS dan BPJS

Ringkasan Berita:

• DPRD Balikpapan akan memanggil seluruh manajemen rumah sakit terkait layanan BPJS.
• Keluhan muncul dari serikat buruh dalam momentum MayDay 2026.
• DPRD ingin memastikan tidak ada lagi penolakan pasien dan kendala administratif.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengambil langkah tegas dengan akan memanggil seluruh manajemen rumah sakit (RS) di wilayah tersebut. 

Kebijakan ini muncul setelah adanya keluhan dari serikat buruh terkait pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai belum optimal.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama serikat buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional atau MayDay, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, persoalan layanan kesehatan bagi peserta BPJS tidak boleh terus berlarut karena berpotensi merugikan masyarakat luas.

Instruksi Tegas untuk Komisi IV

Alwi menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Komisi IV DPRD Balikpapan untuk segera mengagendakan pertemuan dengan seluruh pihak terkait.

Baca juga: Buruh Balikpapan Soroti Ketimpangan Upah dan Nasib Pekerja Kontrak

Pertemuan tersebut akan melibatkan manajemen rumah sakit, pihak BPJS Kesehatan, serta Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan.

“Kami perintahkan Komisi IV untuk memanggil semua manajemen rumah sakit, termasuk pihak terkait supaya masalah ini tidak berlarut ke depannya,” ujarnya.

Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan peserta BPJS.

Tindak Lanjut dan Pendataan Rumah Sakit

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti instruksi tersebut.

Salah satunya dengan mengirimkan surat resmi kepada seluruh rumah sakit di Balikpapan.

Baca juga: Deretan Janji Prabowo di Hari Buruh 2026, Pengamat: Persoalannya Kita Kekurangan Dana

Selain itu, DPRD juga meminta data rumah sakit yang diduga belum menjalankan pelayanan sesuai aturan. Data tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam forum resmi bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Kami akan bersurat langsung ke semua rumah sakit di Balikpapan, BPJS Kesehatan, dan juga Dinas Kesehatan supaya sinkron,” jelasnya.

RDP Belum Optimal, DPRD Siapkan Forum Lanjutan

Rencana pemanggilan ini juga dipicu oleh ketidakhadiran pihak BPJS Kesehatan dan manajemen rumah sakit dalam RDP sebelumnya.