Disdukcapil PPU Jemput Bola di Rutan, Pastikan NIK Warga Binaan Valid

Ringkasan Berita:

• Disdukcapil PPU lakukan layanan jemput bola di Rutan Tanah Grogot.
• Fokus pada verifikasi NIK, biometrik, dan pemadanan data.
• Bertujuan membuka akses layanan publik termasuk jaminan kesehatan.

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur melakukan layanan jemput bola dengan menyasar warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot.

Kegiatan ini difokuskan pada verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), perekaman biometrik, serta pemadanan data kependudukan, guna memastikan setiap warga binaan asal PPU memiliki data yang valid.

Langkah tersebut dilakukan untuk membuka akses layanan publik, terutama jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mensyaratkan keabsahan data kependudukan.

“Layanan ini mencakup verifikasi NIK, perekaman biometrik, serta pemadanan data kependudukan agar warga binaan asal PPU tetap memiliki hak administrasi yang terpenuhi,” ujar Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo, Minggu (3/5/2026).

Temuan Data Belum Sinkron

Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil PPU masih menemukan sejumlah warga binaan dengan dokumen yang belum lengkap maupun data yang tidak sinkron.

Baca juga: Viral! Pedagang Sayur di PPU Bongkar Tips Dagangan Cepat Laris, Wajib Kuasai Banyak Bahasa Daerah

Kondisi ini menjadi perhatian serius, karena dapat menghambat akses terhadap layanan dasar, termasuk layanan kesehatan dan bantuan sosial yang berbasis data kependudukan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada warga binaan yang kehilangan haknya hanya karena persoalan administratif.

Pendekatan jemput bola menjadi solusi efektif, mengingat keterbatasan mobilitas warga binaan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara langsung.

Jamin Hak Administrasi

Melalui pendekatan proaktif, Disdukcapil PPU memastikan proses pembaruan data tetap berjalan, meski warga binaan berada di dalam rutan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akurasi data kependudukan daerah, sekaligus memastikan tidak ada warga PPU yang terlewat dari sistem administrasi.

Baca juga: Pemkab PPU Kaji Dampak ASN WFH, Hitung Penghematan BBM hingga Listrik

Dengan data yang valid, warga binaan tetap memiliki akses terhadap berbagai layanan dasar, termasuk jaminan kesehatan dan program bantuan pemerintah lainnya.

“Tanpa data kependudukan yang valid, akses terhadap layanan dasar bisa terhambat. Karena itu kami memastikan warga binaan asal PPU tetap terdata dengan baik,” tutup Waluyo. (*)