Serapan Anggaran Bontang Baru 12 Persen, Walikota Neni Moerniaeni Soroti Validitas Program

Ringkasan Berita:

• Serapan anggaran Bontang hingga Mei 2026 baru 12 persen atau Rp 250 miliar.
• Kendala utama berasal dari validitas data program dan proses pengadaan.
• Pemkot dorong OPD percepat realisasi untuk menggerakkan ekonomi daerah.

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Serapan anggaran Bontang hingga awal Mei 2026 baru mencapai 12 persen, atau sekitar Rp 250 miliar lebih.

Angka tersebut masih di bawah target yang seharusnya sudah menyentuh sekitar Rp 360 miliar pada periode yang sama.

Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengungkapkan realisasi belanja anggaran pemerintah terintangi oleh beberapa masalah. Salah satunya adalah validitas data program.

Ia menyebut, untuk tahun ini ada 121 kegiatan prioritas pemerintah daerah yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik.

"Targetnya Rp 360 miliar serapan anggaran belanja, realisasi ternyata tidak berjalan baik. Ini yang mesti kami evaluasi," kata Neni, Senin (4/5/2026).

Baca juga: Walikota Bontang Neni Moerniaeni Ungkap Keprihatinan soal Kosongnya Bankeu Kaltim 2027 di Musrenbang

Selisih Anggaran dan Dominasi Belanja Pegawai

Menurut Neni, terdapat selisih sekitar Rp 110 miliar anggaran yang belum terserap.

Terkait serapan, sejauh ini anggaran yang terpakai masih didominasi belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), yang rata-rata mencapai sekitar Rp 30 miliar per bulan, termasuk tambahan tunjangan hari raya pada periode Lebaran lalu.

Selain itu, belanja juga terserap untuk kebutuhan barang dan jasa serta bantuan sosial kepada masyarakat.

Sementara kegiatan fisik, terutama infrastruktur, masih relatif rendah karena sebagian proyek masih dalam tahap proses pengadaan dan pelaksanaan.

"Biasanya belanja sektor fisik umumnya meningkat pada pertengahan hingga akhir tahun," ungkapnya.

Baca juga: Pria Warga Bontang Utara Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur

Dorongan Percepatan dan Dampak Ekonomi

Meski demikian, Neni menekankan seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program agar anggaran yang tersedia dapat segera beredar di masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Selain itu, kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) tanpa pemotongan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

“Kalau belanja pegawai berputar di daerah, itu bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkasnya. (*)