Rabu, 6 Mei 2026

Demo Kaltim 21 April

Mendagri Tito Karnavian Respons Hak Angket DPRD Kaltim, Tekankan Hubungan Harus Tetap Harmonis

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menanggapi dinamika hak angket yang bergulir di DPRD Kalimantan Timur. 

Tayang:
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
RESPONS HAK ANGKET - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi dinamika hak angket yang bergulir di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD agar situasi tetap kondusif. (TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO) 
Ringkasan Berita:
  • Kemendagri terus memantau dinamika hak angket di DPRD Kaltim.
  • Tito Karnavian menekankan pentingnya komunikasi antara pemda dan DPRD.
  • Penyelesaian persoalan diutamakan lewat pendekatan dialog.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menanggapi dinamika hak angket yang bergulir di DPRD Kalimantan Timur

Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD Kaltim agar situasi tetap kondusif.

Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terus memantau perkembangan situasi di daerah, termasuk relasi antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Kami monitor dinamika yang berkembang. Tapi yang paling penting adalah hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kaltim harus baik,” ujarnya saat berada di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).

Baca juga: Pengamat Unmul Soroti Rapat Hak Angket DPRD Kaltim, Saipul Bahtiar: Pimpinan Harus Netral

Menurutnya, pendampingan yang dilakukan Kemendagri bertujuan membangun komunikasi yang positif antara seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga DPRD.

“Ini dalam rangka membangun hubungan yang positif dengan pemerintah, para bupati dan wali kota, serta DPRD agar komunikasi berjalan baik dan setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, Tito Kaltim juga menyinggung pengelolaan anggaran daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat.

Ia menyebut, setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah melalui proses peninjauan ketat oleh Kemendagri, khususnya melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Afif Rayhan Harun Tegaskan Hak Angket Tak Perlu Legal Opinion Kejaksaan

“Review dilakukan sebelum menjadi APBD. Itu sangat teknis, termasuk soal efisiensi anggaran dan lainnya, menjadi perhatian kita semua,” katanya.

Terkait isu adanya teguran dari kementerian, Tito Karnavian menegaskan pihaknya lebih mengedepankan pendekatan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan.

“Saya membangun komunikasi. Prinsip saya seperti menarik benang dari tepung, benangnya tertarik, persoalan selesai, tapi tepungnya tidak berantakan,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak di Kalimantan Timur dapat menjaga kondusivitas dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap perbedaan yang ada. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved