Program Bedah Rumah di Kaltim Ada 3.000 Unit, Menteri PKP Minta Prioritaskan Daerah Terpencil

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat melalui program bedah rumah yang terus diperluas dan semakin masif.

Hal itu disampaikan Maruarar Sirait saat kunjungan kerja di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Kaltim Rudy Masud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud serta jajaran Forkopimda.

“Kita ingin masyarakat bahagia. Negara harus hadir, salah satunya melalui program perumahan,” ujar Maruarar, Selasa (5/5/2026). 

Ia menekankan, program bedah rumah menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di hunian tidak layak.

Baca juga: BI Balikpapan Siapkan Strategi Jaga Inflasi di Tengah Ancaman Musim Kemarau

Pemerintah terus meningkatkan jumlah bantuan secara signifikan sebagai bentuk percepatan penanganan.

Secara nasional, program bedah rumah melonjak dari sekitar 45 ribu unit pada tahun sebelumnya menjadi 400 ribu unit pada tahun ini. 

Sementara di Kalimantan Timur, jumlah bantuan meningkat dari sekitar 600 unit menjadi 3.000 unit rumah pada tahun 2026.

“Ini peningkatan besar. Kita ingin benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Tak hanya fokus pada wilayah perkotaan, Maruarar juga menegaskan perhatian khusus pemerintah terhadap daerah terpencil dan perbatasan, seperti Mahakam Ulu (Mahulu).

“Daerah-daerah yang di ujung, yang jauh, itu yang kita tingkatkan. Seperti Mahulu yang butuh waktu hampir satu hari perjalanan,” ujarnya.

Ia menyebut, masyarakat di wilayah perbatasan harus merasakan perhatian yang sama, sehingga tumbuh rasa bangga terhadap negara.

“Supaya mereka bangga diurus. Negara hadir di daerah paling ujung dari republik ini,” lanjutnya.

Maruarar menambahkan, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan harus dimulai dari wilayah paling membutuhkan.

“Presiden perintahkan, yang paling miskin dan paling ujung itu yang harus kita urus dulu,” katanya.

Dalam rangka percepatan program tersebut, pemerintah juga meluncurkan program Bedah Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Kalimantan yang digelar secara daring dan terpusat di SMP Negeri 13 Balikpapan, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur.

Program ini mengedepankan mekanisme Tender Rakyat, yakni metode pengadaan material bangunan yang dilakukan langsung oleh kelompok penerima manfaat atau masyarakat.

Melalui skema ini, Kelompok Penerima Bantuan (KPB) diberi kewenangan memilih penyedia bahan bangunan secara mandiri, tanpa penunjukan langsung dari pemerintah pusat, sehingga mendorong transparansi dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, KPB diwajibkan mengundang minimal tiga toko bangunan terdekat untuk menciptakan kompetisi sehat, sehingga masyarakat mendapatkan harga terbaik dengan kualitas terjamin.

Program ini juga memberikan dampak ekonomi luas karena melibatkan pelaku usaha lokal, mulai dari toko material, distributor, hingga tenaga kerja setempat.

Dengan peluncuran BSPS secara serentak di wilayah Kalimantan, pemerintah berharap percepatan penyediaan hunian layak dapat segera terwujud, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi dan memastikan negara hadir untuk rakyat,” pungkasnya. (*)