POPULER KALTIM: Sidak 4 SPBU di Sangatta, Respons Budisatrio Djiwandono soal Hak Angket DPRD Kaltim

Simak berita lengkapnya:

• Persiba Balikpapan Unggul 1-0 atas Persekat, Beruang Madu Selangkah Selamat dari Degradasi >>>
• Persiba Selamat dari Degradasi Usai Kalahkan Persekat 2-1, Balistik: Jantung Rasanya Kaya Mau Copot >>>

3. Budisatrio Djiwandono Respons Wacana Hak Angket DPRD Kaltim untuk Gubernur Rudy Mas’ud

Wacana hak angket DPRD Kaltim terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud terus menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam respons dari kalangan politik. 

Salah satunya datang dari Pengurus DPP Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, Budisatrio Djiwandono.

Saat ditemui pada acara temu akademisi dan silaturahmi di Hotel Harris Samarinda, Groovy 2 Lantai M, Jalan Untung Suropati No.35, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Jumat (8/5/2026), Budisatrio menegaskan pihaknya saat ini memantau secara seksama dinamika politik yang tengah berkembang di Karang Paci, sebutan untuk Gedung DPRD Kaltim.

Menurutnya, proses yang sedang berjalan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi di tingkat legislatif yang harus dihormati seluruh pihak.

“Saya rasa teman-teman di DPRD lagi memproses apapun proses demokrasi yang lagi dijalankan. Kami melihat saja, kami mengawal,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah menguatnya dorongan sejumlah fraksi di DPRD Kaltim untuk menggunakan hak angket terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Aspirasi Masyarakat Jadi Perhatian

Meski enam fraksi termasuk Gerindra di DPRD Kaltim dikabarkan telah menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak istimewa tersebut, Budisatrio menegaskan fokus utama partainya saat ini ialah memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi di tengah dinamika politik daerah.

“Yang pasti, kami terus menyerap aspirasi teman-teman di Kalimantan Timur,” imbuhnya sebelum meninggalkan kerumunan awak media dan acara.

Menurut Budisatrio, komunikasi dengan masyarakat menjadi hal penting agar setiap kebijakan maupun proses politik yang berkembang tetap berpijak pada kebutuhan publik.

Hak angket sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPRD yang dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap penting dan strategis.

Penggunaan hak tersebut biasanya dilakukan ketika muncul persoalan yang dinilai membutuhkan pendalaman lebih lanjut oleh legislatif.

Wacana Hak Angket Dipicu Desakan Massa

Sebagai tambahan, wacana hak angket ini mencuat setelah adanya desakan dari sejumlah massa aksi 214 yang menuntut fraksi-fraksi di DPRD Kaltim menggulirkan hak istimewa tersebut terkait beberapa kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Massa aksi menilai sejumlah kebijakan pemerintah daerah perlu mendapatkan pengawasan dan evaluasi lebih mendalam melalui mekanisme legislatif.

Situasi politik di DPRD Kaltim pun belakangan menjadi sorotan publik karena memunculkan dinamika antarfraksi terkait arah penggunaan hak angket tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini proses pembahasan masih berjalan di internal DPRD Kaltim dan belum memasuki tahap keputusan final.

Simak berita lengkapnya:

• Budisatrio Djiwandono Respons Wacana Hak Angket DPRD Kaltim untuk Gubernur Rudy Mas’ud >>>

Demikian informasi terkait berita-berita populer Kaltim.

Baca juga: Harga BBM Non Subsidi Melonjak, Penjualan di Sejumlah SPBU Kabupaten Paser Tetap Stabil

(TribunKaltim.co/Nurila Firdaus/Zainul/Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram