Diskusi GMNI Samarinda 'Kepung 7 Fraksi', Sepi Dihadiri Anggota DPRD Kaltim

Ringkasan Berita:

• Diskusi publik GMNI Samarinda hanya dihadiri satu anggota DPRD Kaltim.
• Mayoritas fraksi DPRD Kaltim mengonfirmasi ketidakhadiran dalam forum.
• GMNI menilai absennya fraksi menjadi sinyal buruk integritas legislatif.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Suasana di Cafe D’Bagios, Jalan KH Abdurrasyid, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) mendadak riuh pada Sabtu (16/5/2026) malam.

Situasinya ramai audiens menghadiri diskusi yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Samarinda, namun sepi dari perwakilan DPRD Provinsi Kaltim.

Diskusi publik bertajuk “Kepung 7 Fraksi DPRD Kaltim”; “Menguji Keberanian dan Integritas DPRD Provinsi Kaltim dalam Melaksanakan Hak Angket” hanya dihadiri satu anggota dewan.

GMNI Pertanyakan Keberanian Fraksi

Ketua DPC GMNI Kota Samarinda periode 2025–2027, M Arief Mulyawansyah Z mengatakan bahwa diskusi ini diselenggarakan bertujuan menguji nyali para wakil rakyat dalam menggulirkan Hak Angket.

Meski nyatanya, justru menyisakan kekecewaan mendalam bagi para aktivis mahasiswa.

Baca juga: Hak Angket DPRD Kaltim, Golkar Dorong Interpelasi, Gerindra Sebut Bukan Upaya Jatuhkan Pemerintahan

Fraksi Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PAN-NasDem, serta Demokrat–PPP justru mengonfirmasi ketidakhadiran.

Ia pun tak mampu menyembunyikan kekesalannya saat melihat deretan kursi yang disediakan untuk perwakilan fraksi DPRD Kaltim tampak melompong.

Dalam sambutannya, Arief menegaskan bahwa pihaknya telah lama membangun komunikasi formal maupun informal kepada seluruh fraksi di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim. Namun realitanya, banyak anggota dewan yang dinilai tidak memberikan respons serius.

"Kami sudah sejak lama membangun komunikasi dan mengirim surat ke fraksi, tetapi kita bisa lihat sendiri, banyak yang tidak hadir. Ada yang ketiduran, lalu mana keberanian DPRD Kaltim?," sindir Arief di hadapan peserta diskusi.

Mahasiswa Soroti Integritas DPRD

Arief menilai absennya para wakil rakyat ini merupakan sinyal buruk bagi integritas lembaga legislatif di Kaltim, terutama saat ditantang untuk menunjukkan keberanian dalam melaksanakan fungsi pengawasan melalui Hak Angket.

Baca juga: Pandangan Fraksi Gerindra Atas Hak Angket DPRD Kaltim Pasca-demo 21 April

Kekecewaan mahasiswa disebut telah mencapai puncaknya.

Arief menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat fenomena “kursi kosong” tersebut.

Ia mengancam akan mempublikasikan fraksi mana saja yang mangkir dan tidak hadir dalam forum diskusi publik.

Mahasiswa bahkan berencana menampilkan daftar kursi kosong kepada masyarakat luas sebagai bentuk kritik terhadap sikap fraksi-fraksi DPRD Kaltim.