Walikota Neni Moerniaeni Reshuffle 4 Kepala Dinas Bontang, Dinkes hingga Satpol PP Berganti Pimpinan

Ringkasan Berita:

• Pemkot Bontang kembali melakukan rotasi empat kepala OPD pada Kamis (21/5/2026).
• Walikota Neni Moerniaeni menegaskan pejabat harus menjaga integritas dan menjauhi korupsi.
• Pelantikan juga dirangkai dengan komitmen penanganan stunting hingga tingkat kelurahan.

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Mutasi pejabat Pemerintah Kota Bontang kembali dilakukan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, melalui penyegaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kedua kalinya, Kamis (21/5/2026).

Empat OPD mengalami pergantian pimpinan, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam pelantikan tersebut, Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinsos-PM. Sementara Eddy Foreswanto resmi dilantik sebagai Kepala Satpol PP Kota Bontang.

Posisi yang ditinggalkan Eddy Foreswanto di DP3AKB kemudian diisi oleh Bakhtiar Mabe yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Sedangkan jabatan Kepala Dinas Kesehatan kembali dipercayakan kepada Toetoek Pribadi Ekowati yang sebelumnya pernah memimpin OPD tersebut pada 2023 lalu.

Baca juga: Satpolairud Polres Bontang Bongkar 2 Jaringan Sabu, Amankan 6 Tersangka Termasuk Pelajar

Neni Ingatkan Soal Integritas

Dalam sambutannya, Neni Moerniaeni menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah mengucapkan sumpah jabatan atas nama agama dan negara sehingga harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan bentuk pengabdian untuk melayani masyarakat secara profesional dan berintegritas.

“Menjauhi korupsi serta tidak menerima suap, karena itu melanggar pakta integritas,” kata Neni dalam sambutannya.

Neni juga meminta seluruh pejabat mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh komitmen aparatur pemerintah dalam menjaga profesionalisme dan integritas saat menjalankan tugas.

Baca juga: Walikota Bontang Soroti Mangkraknya RS Tipe D, Dana Rp46 Miliar Terancam Mengendap

Penanganan Stunting Jadi Perhatian

Selain melantik pejabat eselon II, Pemerintah Kota Bontang juga melantik sejumlah kepala sekolah satuan pendidikan pada kesempatan yang sama.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pelayanan publik, baik di sektor pemerintahan maupun pendidikan.

Dalam rangkaian kegiatan itu, Pemkot Bontang turut menggelar penandatanganan komitmen penanganan stunting yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan mulai dari puskesmas, camat, hingga lurah. (*)