Dana Transfer ke Kukar Baru 23 Persen, DPRD Minta Pemkab Prioritaskan Program Mendesak

Ringkasan Berita:

• Dana transfer pemerintah pusat ke Kukar baru terealisasi sekitar 23 persen hingga awal Juni 2026.
• DPRD Kukar meminta Pemkab lebih selektif menentukan program pembangunan yang dijalankan.
• Program pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat diminta menjadi prioritas utama.

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Dana transfer pusat ke Kukar yang baru terealisasi sekitar 23 persen hingga awal Juni 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah. 

Kondisi tersebut membuat sejumlah kegiatan yang telah direncanakan belum dapat berjalan secara optimal.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Farida, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan tahun ini.

Menurutnya, keterbatasan fiskal saat ini harus disikapi dengan kebijakan yang realistis agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski ruang anggaran daerah sedang mengalami tekanan.

Aini mengatakan situasi yang dihadapi Kukar saat ini juga dialami banyak daerah lain di Indonesia akibat belum optimalnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.

Baca juga: Hari Lahir Pancasila, Sekda Sunggono Ajak Pemuda Kukar Jaga Persatuan Bangsa

“Sekarang baru sekitar 23 persen. Jadi kita juga harus memahami bahwa kondisi ini bukan hanya terjadi di Kutai Kartanegara, tetapi hampir di seluruh daerah,” ujarnya, Senin (1/6/2026).

Program Prioritas Harus Didahulukan

Ia menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

Program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat diminta menjadi prioritas utama.

Menurut Aini, langkah tersebut penting agar pembangunan tetap berjalan meski tidak seluruh kegiatan dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.

“Dengan kondisi keuangan yang ada sekarang, tentu kegiatan yang paling prioritas harus didahulukan,” katanya.

Baca juga: Viral! Momen Pesut Mahakam Muncul di Perairan Kukar Kaltim

Politisi perempuan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu menyusun skala prioritas secara matang, terutama terhadap program pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik harus menjadi fokus utama di tengah keterbatasan anggaran yang ada.

DPRD Dorong Pengelolaan Anggaran yang Realistis

Aini menilai pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan fiskal.

Ia berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah disusun sehingga penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.