Relawan Damkar dan Ambulans di Kaltim Sulit Dapat BBM Subsidi, Fuad Desak Ada Kebijakan Khusus

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Di balik respons cepat pemadaman kebakaran dan evakuasi medis di Kalimantan Timur (Kaltim), tersimpan cerita pilu dari para relawan kemanusiaan. 

Selama ini, mereka kerap kali harus terseok-seok di lapangan hanya untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi demi operasional armada.

Kondisi miris ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa para relawan pemadam kebakaran (damkar) dan ambulans swadaya membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah, bukan sekadar pujian verbal saat berhasil menjinakkan si jago merah.

Baca juga: Harga Bahan Pokok di Kaltim Alami Kenaikan, Pengamat Ekonomi UINSI Samarinda Sebut Ada 2 Penyebab

Aspirasi ini dihimpun Fuad dari hasil reses yang dilakukannya langsung bersama masyarakat dan komunitas relawan di lapangan beberapa

"Mereka ini bekerja tanpa mengenal waktu demi keselamatan masyarakat. Namun ironisnya, banyak armada relawan damkar dan ambulans kita di Kaltim justru menghadapi kesulitan besar hanya untuk memperoleh BBM bersubsidi," ungkap legislator dapil Samarinda ini, Senin (8/6/2026).

Fuad menjelaskan, mayoritas armada yang digunakan oleh posko-posko relawan merupakan kendaraan berusia tua. 

Selain memiliki keterbatasan dari segi administrasi kelengkapan kendaraan, kemampuan pendanaan mereka juga sangat minim.

Selama ini, biaya operasional pemeliharaan armada dan pembelian bahan bakar lebih banyak ditopang oleh patungan atau iuran internal anggota, swadaya, serta sumbangan dari masyarakat yang peduli.

Padahal, lanjut Fuad, kontribusi mereka dalam ruang publik sangat besar dan tanpa pamrih.

"Ketika sirine berbunyi, para relawan tidak pernah bertanya siapa yang akan mereka tolong. Mereka hadir untuk semua golongan. Sudah sangat layak mereka mendapat karpet merah untuk urusan bahan bakar," tegasnya.

Melihat urgensi tersebut, Fuad mendesak adanya kebijakan khusus yang melibatkan sinergi antara pihak Pertamina dan pemerintah daerah. 

Harus ada formula atau kuota khusus yang memberikan kemudahan akses BBM bersubsidi bagi armada relawan yang aktif melayani masyarakat.

Ia berharap regulasi penataan sirkulasi BBM subsidi kedepan bisa lebih berpihak kepada para pejuang kemanusiaan ini.

“Tentu harapannya, agar misi sosial mereka di tidak lagi terkendala oleh antrean atau kelangkaan bahan bakar,” tandasnya. (*)