Bupati Kutai Kartanegara Jamin Program Prioritas Tetap Berjalan di Tengah Pengendalian Anggaran

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan pola belanja retrospektif pada tahun anggaran 2026;
• Pelaksanaan kegiatan daerah disesuaikan dengan kondisi riil kas yang saat ini mencapai 30 persen;
• Program prioritas seperti kesehatan gratis dan bantuan sekolah tetap dijamin ketersediaan anggarannya

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerapkan pola baru dalam pengendalian belanja daerah pada tahun anggaran 2026.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan kondisi keuangan daerah tetap sehat sekaligus menghindari munculnya utang di akhir tahun.

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menjelaskan pendekatan belanja daerah tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya perencanaan belanja dilakukan secara prospektif atau berdasarkan proyeksi pendapatan, kini pemerintah menerapkan pendekatan retrospektif dengan menyesuaikan belanja berdasarkan kondisi riil kas daerah.

Baca juga: Bupati Kukar Warning Praktik Titip-Menitip Siswa dalam SPMB 2026: No Cheating-Cheating!

Menurutnya, saat ini dana yang telah masuk ke kas daerah baru berkisar 26 hingga 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.

“Kalau tahun ini kita tidak bicara prospektif, tapi retrospektif. Artinya uangnya ada dulu, baru kita rilis belanjanya. Sekarang uang yang masuk ke kas daerah sekitar 26 sampai 30 persen dari APBD kita,” ujar Aulia, Kamis (11/6/2026).

Kondisi tersebut menjadi dasar diskusi antara pemerintah daerah dan DPRD Kukar untuk menentukan strategi pelaksanaan program.

Dari hasil pembahasan bersama, disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan daerah akan disesuaikan dengan kemampuan kas yang tersedia.

“Nah, makanya kemarin kita diskusi dengan DPR, mengambil kebijakan bersama-sama bahwa kegiatan akan kita laksanakan 30 persen,” katanya.

Meski demikian, Aulia memastikan sejumlah program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan telah disiapkan alokasi anggarannya.

Baca juga: Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Sebut Petani Adalah Pahlawan Pangan

Program pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan, bantuan operasional sekolah daerah (Boskab), Boskab afirmasi, hingga kebutuhan perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru dipastikan tidak akan terganggu oleh kebijakan pengendalian belanja tersebut.

“Belanja yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat sudah kami poskan tersendiri sehingga kami jamin tidak akan terganggu. Contohnya BPJS Kesehatan agar program berobat gratis cukup dengan KTP tetap berjalan. Kemudian Boskab, Boskab afirmasi, dan perlengkapan sekolah karena anak-anak kita akan masuk sekolah,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan anggaran untuk program Dana RT yang selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan berbasis lingkungan masyarakat.

Aulia menegaskan, langkah pengendalian belanja ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal daerah.

Pemerintah ingin memastikan seluruh program berjalan sesuai kemampuan keuangan tanpa meninggalkan beban utang pada tahun berikutnya.

“Jadi kita berusaha mengendalikan belanja ini sehingga di akhir tahun kita tidak menimbulkan utang seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutupnya. (*)