Ketua DPRD Kubar Sebut Kuota BBM Subsidi Tidak Berkurang, tapi Warga Kesulitan Dapat Pertalite

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai menyoroti kelangkaan BBM jenis Pertalite di wilayahnya
• Kelangkaan terjadi meski kuota distribusi dari Pertamina Samarinda tidak mengalami pengurangan
• DPRD menduga adanya penyalahgunaan distribusi dan peralihan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi
• Pertamina diminta memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi maupun non-subsidi di lapangan

TRIBUNKALTIM.CO,SENDAWAR – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendapat sorotan dari DPRD Kubar.

Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, menegaskan bahwa kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Kubar sejatinya tidak mengalami pengurangan.

Namun di lapangan, masyarakat masih kesulitan mendapatkan Pertalite.

"Kami melihat kondisi sekarang ini cukup memprihatinkan, khususnya berkaitan dengan BBM subsidi. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena masyarakat yang paling merasakan dampaknya," ujar Ridwai saat ditemui, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, DPRD Kubar telah menyampaikan langsung kepada Pertamina agar memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM, baik subsidi maupun non-subsidi.

Ridwai menjelaskan, selain Pertalite, BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamax juga berpotensi disalahgunakan karena adanya selisih harga yang cukup besar dibandingkan BBM industri.

Baca juga: DPRD Kubar Soroti Maraknya Pom Mini di Tengah Kelangkaan BBM Subsidi Biosolar

"Kalau yang bersubsidi memang jelas tidak boleh diperjualbelikan lagi. Tetapi yang non-subsidi juga menjadi perhatian karena masih ada margin yang cukup besar dibandingkan BBM industri. Ini yang perlu diawasi," katanya.

Ia menduga masih terdapat praktik penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan pasokan yang seharusnya dinikmati masyarakat justru tidak sepenuhnya tersedia di lapangan.

Meski demikian, Ridwai menegaskan bahwa kelangkaan Pertalite yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh berkurangnya jatah distribusi dari Pertamina.

Ia menyebut kuota yang dikirim dari Depot Pertamina Samarinda ke Kutai Barat tetap sama seperti sebelumnya.

"Kalau dari pengiriman Pertamina Samarinda itu tidak berkurang sedikit pun. Jatah untuk Kutai Barat tetap sama, tidak ada pengurangan satu liter pun," tegasnya.

Menurut Ridwai, salah satu faktor yang membuat Pertalite semakin sulit ditemukan adalah adanya peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite setelah terjadi kenaikan harga BBM non-subsidi.

"Dulu selisih harga di tingkat pengecer antara Pertamax dan Pertalite hampir sama. Sekarang setelah Pertamax naik cukup signifikan, banyak masyarakat yang kembali menggunakan Pertalite. Akibatnya permintaan meningkat dan terasa seperti terjadi kelangkaan," jelasnya.

Baca juga: DPRD Kubar Soroti Distribusi BBM Subsidi, Kelangkaan Biosolar Dinilai Tak Wajar

Karena itu, DPRD Kubar meminta Pertamina bersama pemerintah daerah meningkatkan pengawasan distribusi BBM agar penyalurannya benar-benar sesuai peruntukan.

"Kami berharap pengawasan distribusi ini diperketat. Masyarakat yang membutuhkan harus mendapatkan haknya, bukan malah disalahgunakan atau diperjualbelikan kembali oleh pihak-pihak tertentu," pungkas Ridwai. (*)