DPRD Kubar Soroti Distribusi BBM Subsidi, Kelangkaan Biosolar Dinilai Tak Wajar

Ringkasan Berita:

• DPRD Kutai Barat menilai distribusi BBM subsidi tidak berjalan merata di sejumlah APMS.
• Kelangkaan biosolar membuat harga BBM eceran melonjak hingga Rp20 ribu per liter.
• DPRD meminta penertiban kendaraan “ngetap” dan pom mini ilegal agar distribusi tepat sasaran.

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Wakil Ketua II DPRD Kutai Barat (Kubar), Sepe, menyoroti lemahnya pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Hal tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan biosolar dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu disampaikan Sepe usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM subsidi bersama Aliansi Peduli Masyarakat Sendawar, pemerintah daerah, dan pihak terkait di Kantor DPRD Kubar, Rabu (13/5/2026).

Menurut Sepe, persoalan kelangkaan BBM subsidi sebenarnya bukan hal baru. Ia menilai masalah utama bukan pada kekurangan kuota BBM, melainkan distribusi yang tidak berjalan dengan baik.

“Kalau menurut saya, Kutai Barat ini tidak kekurangan BBM. Kami bahkan pernah menanyakan langsung ke pihak terkait di Samarinda. Yang jadi masalah itu pendistribusiannya yang tidak jelas,” ujarnya.

Baca juga: Mantan Kasat Narkoba Polres Kubar Diduga Terlibat Sindikat Narkoba, Bareskrim Ambil Alih Kasus

Distribusi APMS Dipertanyakan

Dalam rapat tersebut, lanjut Sepe, sejumlah pihak menyampaikan adanya dugaan kuota BBM subsidi di beberapa APMS yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

Ia menyebut saat ini distribusi BBM subsidi hanya terpantau berjalan di beberapa titik seperti Melak, Begung, dan Muara Lawa, sementara APMS lainnya disebut tidak mendapatkan kuota.

“Tadi ada penjelasan bahwa sebenarnya ada kuota, tapi beberapa APMS ini kuotanya pergi ke mana, itu yang dipertanyakan. Kalau distribusi merata tentu tidak akan terjadi kelangkaan seperti sekarang,” katanya.

Kelangkaan biosolar di Kubar sendiri disebut berdampak pada melonjaknya harga BBM subsidi di tingkat eceran hingga mencapai Rp19 ribu sampai Rp20 ribu per liter.

Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, sopir angkutan, hingga masyarakat yang bergantung pada biosolar untuk aktivitas sehari-hari.

Baca juga: Alsiyus jadi Ketua KONI Kubar, Bupati Minta untuk Kompak dan Gerak Cepat Menuju Porprov 2026

DPRD Minta Penertiban Kendaraan dan Pom Mini

Sepe juga menyoroti maraknya kendaraan yang diduga melakukan pengisian BBM berulang kali atau “ngetap”, termasuk keberadaan kendaraan bodong yang dinilai memperparah situasi.

Ia meminta pemerintah bersama aparat terkait segera melakukan penertiban agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran.

“Mulai besok saya minta kendaraan bodong yang bolak-balik masuk ke SPBU itu ditertibkan. Kita tidak menunjuk siapa-siapa, tapi masalah ini harus dibenahi supaya tidak terus jadi persoalan,” tegasnya.

Selain itu, Sepe turut menyinggung keberadaan pom mini atau “Pomini” yang menjual BBM eceran tanpa izin resmi.