WTP Bukan Alasan Berpuas Diri, Gerindra Desak Pemprov Kaltim Optimalkan PAD

Ringkasan Berita:

• Fraksi Gerindra menilai raihan opini WTP belum cukup jika PAD dan penyerapan anggaran belum optimal.
• Realisasi PAD Kaltim tahun 2025 hanya mencapai 91,7 persen dari target.
• Program Beasiswa Gratispol dan bantuan perlengkapan sekolah juga diminta dievaluasi.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata tidak membuat semua pihak berpuas diri.

Kritik konstruktif justru datang dari salah satu partai besar di Karang Paci.

Fraksi Gerindra DPRD Kaltim secara terbuka meminta jajaran eksekutif untuk tidak terlena dengan predikat WTP tersebut.

Pasalnya, di balik laporan keuangan yang terlihat rapi, Gerindra menilai pemerintah masih perlu meningkatkan penyerapan anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna terkait Nota Keuangan Pertanggungjawaban APBD 2025 di Samarinda, Senin (15/6/2026).

Baca juga: PDIP Kritik Nota Keuangan Pemprov Kaltim, PAD Anjlok dan Belanja Jadi Sorotan

"Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi agar ada langkah-langkah konkret guna meningkatkan optimalisasi PAD dan menggali potensi pendapatan daerah secara lebih maksimal," tegas Afif Rayhan Harun.

PAD dan SiLPA Jadi Perhatian

Ada dua poin krusial yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra terhadap kinerja keuangan daerah.

Pertama adalah persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Gerindra menyoroti tren PAD Kalimantan Timur yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan pada tahun 2025 lalu, realisasi PAD Kaltim hanya mencapai 91,7 persen dari target yang telah ditetapkan.

Menurut Fraksi Gerindra, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal.

Baca juga: Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji Respons Kritik Fraksi DPRD soal PAD dan Tata Kelola Keuangan

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat inovasi dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Poin kedua yang menjadi sorotan adalah besarnya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Jumlah anggaran yang belum terserap sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai Rp961 miliar atau mendekati angka Rp1 triliun.

Besarnya SiLPA tersebut dinilai menjadi indikator bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Perencanaan Program Diminta Lebih Matang