Respons Kenaikan Harga Pertamax, Wawali Bontang Minta Hemat BBM dan Tindak Penimbun

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kota Bontang melakukan penyesuaian anggaran operasional dinas akibat kenaikan harga BBM Pertamax;
• Wakil Wali Kota Agus Haris menekankan pentingnya efisiensi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
• Pelayanan publik seperti kesehatan dan penanggulangan bencana dikecualikan dari pemotongan kuota BBM;
• Polres Bontang memperketat pengawasan di SPBU untuk mencegah penimbunan dan penyelewengan BBM subsidi.

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memutar otak. 

Langkah taktis kini tengah disiapkan untuk melakukan penyesuaian anggaran belanja BBM bagi seluruh kendaraan operasional dinas.

Wakil Walikota Bontang, Agus Haris, menjelaskan bahwa penyesuaian ini menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Pasalnya, lonjakan harga Pertamax saat ini memicu ketimpangan yang cukup besar dengan realisasi pagu anggaran belanja daerah yang sudah diketuk sebelumnya.

Baca juga: Imbas Kenaikan BBM Non-Subsidi, Pelaku Usaha Kuliner di Paser Mengeluh Omset Turun Drastis

"Efisiensi sebelumnya sudah kita lakukan, dan melihat kondisi sekarang, mesti ada penyesuaian lagi. Intinya, kita semua harus lebih berhemat," tutur Agus Haris ramah saat ditemui di Sekretariat DPRD Bontang, Rabu (17/6/2026).

Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bontang sedang menghitung ulang alokasi dana di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kebijakan ikat pinggang ini menyasar kendaraan dinas mulai dari tingkat kepala dinas hingga pejabat eselon IV.

Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir. Pemkot Bontang memberikan pengecualian bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Baca juga: FOTO-FOTO: Momen Aliansi Balikpapan Bergerak Demo Hari Ini, Soroti Kenaikan BBM

Dinas kesehatan (termasuk operasional rumah sakit dan puskesmas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mengurusi persampahan tetap mendapatkan kuota normal agar pelayanan warga tidak terganggu.

Warga Masih Aman

Di sisi lain, beralihnya sebagian pengguna Pertamax ke BBM subsidi pasca-kenaikan harga dari Rp12.300 menjadi Rp16.650 per liter sejak Rabu 10 Juni 2026 lalu, sempat memicu antrean di beberapa tempat. 

Namun, pemerintah menjamin pasokan energi masyarakat kelas menengah ke bawah masih berada di zona aman.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang hingga Mei 2026, realisasi penyaluran BBM subsidi baru menyentuh angka 16.617 kiloliter (KL), atau setara 40,01 persen dari total kuota tahunan sebesar 41.531 KL.

Dari jumlah tersebut, Pertalite menjadi primadona dengan serapan 9.679 KL (58,3 persen), disusul Solar subsidi sebanyak 6.938 KL (41,7 persen).

SPBU Kopkar tercatat sebagai penyalur Pertalite terbesar (23,6 persen), sementara SPBU Kilo 3 menjadi penyalur Solar subsidi terbanyak (31,6 persen).