Dahlan Iskan: Biar DPR yang Mengumumkan

Menteri BUMN Dahlan Iskan masih merahasiakan inisial nama dua anggota DPR yang diduga memalak BUMN

zoom-inlihat foto Dahlan Iskan: Biar DPR yang Mengumumkan
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan (kiri) saat menghadiri diskusi media tentang Anatomi Korupsi di BUMN, di KPK, Jakarta, Senin (4/6/2012).
JAKARTA, tribunkaltim.co.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan masih merahasiakan inisial nama dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga memalak BUMN. Dua anggota Dewan itu disebut terlibat tiga upaya pemerasan pada tahun 2012.


"Menunggu besok (Rabu) diumumkan oleh Badan Kehormatan (BK) DPR," kata Dahlan, saat ditemui seusai Rapat Pimpinan BUMN, di kantor Brantas Abipraya, Cakung, Jakarta, Selasa (6/11/2012).


Menurut Dahlan, pihaknya hanya menyerahkan inisial nama ke Badan Kehormatan DPR untuk ditindaklanjuti. Dahlan menganggap bahwa informasi yang diberikan ke BK tersebut sudah benar dan bisa diklarifikasi ke masing-masing direksi BUMN yang merasa dipalak. Namun, untuk harus mengumumkan ke publik, Dahlan menganggap bahwa hal tersebut bukan menjadi wewenangnya.


"Untuk mengumumkan atau tidak mengumumkan, yang penting sudah saya serahkan cukup rinci ke BK," tambahnya.


Dua nama anggota DPR yang dilaporkan Dahlan disebut berinisial IL dan S. Ketika dikonfirmasi, anggota BK dari Fraksi PPP, Usman Jafar, membenarkan. "Iya, dua itu," kata Usman di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2012).


Namun, Usman tak mau berkomentar ketika ditanya mengenai asal fraksi keduanya. Menurut Usman, keterangan yang disampaikan Dahlan belum dilengkapi bukti atau hanya menceritakan ulang informasi dari jajaran Direksi BUMN. Usman menjelaskan, BUMN yang disebut Dahlan pernah hendak diperas dua anggota Dewan itu yakni PT Merpati Nusantara Airlines (oleh S) serta PT Garam dan PT PAL Indonesia (oleh IL). Permintaan itu terkait penyertaan modal negara. Namun, permintaan itu tidak dituruti.


Usman menambahkan, BK pada tahap awal akan mengonfirmasi dan meminta bukti-bukti kepada ketiga direktur utama BUMN itu setelah masa reses selesai. Jika memang cukup bukti nantinya, maka BK akan memanggil dua politisi tersebut.


Ketika ditanya apakah pihak BUMN dan anggota Dewan yang disebut memeras akan dikonfrontasi, Usman menjawab, "Kalau semua ngaku, enggak perlu. Kalau enggak ngaku, baru kita konfrontasi. Ini kan transaksinya belum ada," tambahnya.

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved