Presiden Terpilih Diminta Hapus UN

SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Jebloknya hasil Ujian Nasional (UN) SMA/MA 2014 di Kaltim bukanlah kesalahan guru dan murid. Yang harus disalahkan dan bertanggung jawab mestinya adalah Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud). Presiden baru kedepan diharapkan mau menghapus UN yang selama ini melukai rasa keadilan siswa di sekolah-sekolah pinggiran.

UN bisa diterapkan ketika infrastruktur pendidikannya di seluruh sekolah, mulai kelengkapan sarana prasarana hingga penyediaan guru yang berkualitas, sudah disiapkan. Kenyataannya, sudah 10 tahun UN diterapkan, kondisi infrastruktur pendidikan di Kaltim tak ada peningkatan signifikan.

Itu artinya salah satu fungsi dari diadakannya UN, pemetaan, tidak berjalan baik. Semestinya pemetaan diikuti pengalokasian dana untuk peningkatan infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah yang hasil UN- nya masih di bawah standar..

Demikian benang merah pendapat akademisi Unmul Samarinda, Anton Rahmadi MSc PhD (dosen di Fakultas Pertanian) dan Dr Aji Sofyan Effendi MSi SE (dosen di Fakultas Ekonomi), Rabu (28/5). Keduanya menanggapi berita terkait laporan Kemendikbud atas hasil UN SMA/MA 2014 di Kaltim yang menyatakan 71 persen siswa jurusan IPA/IPS di Kaltim sejatinya tidak lulus (Tribun, 28/5). Sedang kelulusan yang diumumkan mencapai 99,63 persen, karena ditentukan dari nilai akhir, yakni gabungan antara nilai sekolah dan UN, 40:60 persen.

"Hasilnya jeblok wajar, karena soal yang diujikan memang tidak memberi keadilan kepada mereka dan sebagian besar siswa di Indonesia. Sudah tahu kondisi infrastruktur pendidikan di Kaltim masih tertinggal jauh dari kota-kota besar di Jawa, kok masih memaksakan melaksanakan UN yang soalnya dibuat sesuai standar Jakarta yang infrastrukturnya sudah sangat lengkap. Apa itu adil?" kata Aji Sofyan mempertanyakan.

Para siswa Kaltim dan seluruh siswa di daerah lain yang kondisi infrastruktur pendidikannya masih bukan saja diperlakukan tidak adil, melainkan sekaligus dirugikan. Mereka dikorbankan oleh sistem uji yang tidak adil. Akibatnya, bukan cuma murid yang stres. Menurut Aji, para orang tua murid juga turut panik. "UN mengakibatkan stres massal secara nasional."

"Masak siswa di Buol-buol (Kutai Timur) atau di Lumbis (perbatasan di Nunukan) mau disamakan kemampuannya dengan siswa sekolah favorit di Jakarta. (Kalau mau memetakan) tak perlu pakai alat ukur (yang rumit) begitu. Dengan logika dan pengamatan sederhana saja gampang diketahui  bahwa memang tak sama. Sehingga sangat aneh kalau soal dibuat sama, dengan standar Jakarta," tambah Anton Rahmadi secara terpisah.

Anton mengisahkan sekolah yang dilihatnya saat memantau UN di Buol-buol, Sangkulirang, Kutai Timur. Di sana tidak ada tempat kursus (lembaga bimbingan belajar) layaknya di perkotaan. Tidak memiliki lab IPA maupun bahasa. Praktis selama ini hanya bersandar dari buku paket dan soal-soal UN tahun  lalu. Problem muncul saat kisi-kisi soal UN tahun ini ternyata berbeda dengan tahun lalu. Bahkan soal PISA (Programme for International Student Assessment) pun muncul.

Menurut doktor lulusan University of Western Sydney (UWS) Australia ini, masuknya soal PISA dalam UN tahun ini menunjukkan sikap pejabat di Kemendikbud yang reaktif.  Saat itu terbit laporan PISA 2012 yang menyebut kemampuan anak Indonesia nomor dua terendah dari 65 negara dalam bidang matematika, sains, dan membaca.

Merasa malu dengan laporan itu, lalu masuklah soal PISA dan soal-soal sulit lainnya di UN dengan harapan mampu menjawab problema itu. Padahal, guru dan infrastrukturnya belum disiapkan.

"Pemerintah pusat cenderung memaksakan diri terhadap apa yang diinginkan orang luar. Jadi rancu. PISA kemana, arah pendidikan kita juga kemana? Instrumen pengujiannya salah, hasil yang didapat pun dengan sendirinya keliru. Kasihan murid," jelasnya.

Anton dan Aji menyarankan lebih baik pemerintah berkonsentrasi menyiapkan kondisi infrastruktur pendidikan secara merata lebih dulu ketimbang menghabiskan dana triliunan rupiah untuk menggelar UN setiap tahun. Seharusnya pula UN dihapus. Kalau pun tidak dihapus, kata Anton, pembuatan soal jangan lagi terpusat dan mengacu standar di Jakarta. Berikan kepada provinsi atau regional. Sebab infrastruktur pendidikan masing-masing provinsi memang belum sama.(*)