Tim Pakar Otsus Disebut Bingung, Aji Sofyan Effendi Kaget

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengakuan Dr Muliadi, anggota tim pakar otonomi khusus, mengenai kebingungan timnya dalam mencari argumen yang tepat terkait kekhususan Kaltim segera mendapat respon. Ketua tim pakar, Aji Sofyan Effendi kaget membaca pernyataan itu. Begitu pula anggota yang lain. Beragam tanggapan pun muncul di media sosial. (Baca juga: Dikabarkan Bingung, Sekprov Kaltim Panggil Tim Pakar Otsus)

Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi Kaltim Dr Rusmadi sampai mempertanyakan langsung kepada Aji Sofyan, Senin (26/1). Hari itu juga Rusmadi memanggil tim pakar untuk menjelaskan sekaligus mempresentasikan kesiapan tim. Tim pakar dari Unmul ini diketahui mendapat tugas dari gubernur untuk membuat kajian akademis mengenai layak tidaknya Kaltim menuntut otsus.

"Saya kaget kok dia bilang begitu. Padahal kami sudah siap dengan argumen itu. Sama sekali tidak bingung," kata Aji Sofyan kepada Tribun usai membaca berita berjudul "Tim Pakar Otsus Bingung, Belum Menemukan Argumen terkait Kekhususan Kaltim". Sebagai ketua tim, ia merasa tidak pernah dibingungkan hanya karena persoalan mencari argumen tersebut.

Dia yang dimaksud Aji Sofyan adalah koleganya, Dr Muliadi, anggota tim pakar, yang sama-sama pengajar di Fakultas Ekonomi Unmul Samarinda. Berita itu bersumber dari pengakuan Muliadi saat menjadi pembicara di seminar "Menakar Otsus Kaltim, Indonesia dalam Ancaman Liberalisasi dan Disintegrasi" di Hotel Jamrud Samarinda, Minggu (25/1). (Baca lainnya: Tim Pakar Otsus Diminta Belajar dari Kekalahan Kaltim di MK)

Muliadi saat itu mengakui tim pakar masih kebingungan mencari argumen yang kuat, tepat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Terutama untuk menjawab pertanyaan apa yang membuat Kaltim merasa khusus sehingga layak mendapatkan otonomi khusus. Jika sebagai lumbung energi misalnya, beberapa daerah lain juga menjadi lumbung energi nasional.

'Itulah yang masih terus kami cari, dan ternyata tidak mudah. Saat kami bertemu tim pakar UGM, itu pula yang mereka tanyakan kepada kami," kata Muliadi.

Aji Sofyan menjelaskan, tim pakar yang ia pimpin meliputi berbagai ahli yang mempunyai tugas merumuskan otsus bagi Kaltim sesuai perspektif bidang keilmuan masing-masing. Semua anggota menyerahkan hasil kajiannya kepada ketua tim, untuk kemudian dikompilasi menjadi sebuah buku laporan kajian yang lengkap.

"Jadi kalau berbicara mengenai kekhususan itu sudah dapat banget, sudah kami uraikan. Kontek dan kontennya sudah clear. Kami on going process. Tinggal mem-fix-kan dan mengkompilasi materi-materi ini untuk dijadikan satu buku," jelasnya.

Terkait Muliadi, menurutnya itu lebih sebagai pandangan pribadi. Sebab faktanya para anggota tim sudah memberikan hasil kajiannya, yang di dalamnya termasuk berisi argumen-argumen kekhususan yang dimiliki Kaltim. Argumen-argumen itu yang sempat ditanyakan peserta seminar otsus yang digelar oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kaltim.

"Yang bingung mungkin Pak Muliadi sendiri. Sebab hingga kini saja belum menyerahkan selembar pun paper hasil kajiannya," kata Aji.

Pada saatnya, tambah Aji, hasil kajian itu akan disampaikan ke publik melalui pers. Tetapi, terlebih dulu ia akan menyampaikan kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. "Insyaallah akhir Januari atau awal Pebruari kami akan rilis ke berbagai pihak, termasuk ke media," tuturnya.

Terpisah, Muliadi saat menghubungi Tribun, Senin (26/1) mengaku tidak bermaksud mengatakan tim pakar otsus dari Unmul masih bingung mencari argumen. "Yang ingin saya katakan kemarin itu sebenarnya hasil kajian itu belum bisa kami ungkap sekarang karena sedang dirumuskan. Kami baru akan menyampaikan ke pers pada 1 Pebruari nanti."

Hingga berita ini diturunkan, Rusmadi belum bisa dikonfirmasi. (bin)

TIM PAKAR OTSUS

NO    NAMA                           UNIVERSITAS               BIDANG KAJIAN
1. Dr Aji Sofyan Effendi SE (Fekon Unmul) Ekonomi keuangan negara
2. Dr Muliadi (Fekon Unmul) Ekonomi politik
3. Bernaulus Saragih PhD (Fahutan Unmul) SDA & lingkungan
4. Dr Ivan Zairani Lizi SH (Fak Hukum Unmul) Hukum
5. HR Daeng Naja SH MH (Fekon Unmul) Hukum
6. Jauhar (Fisipol Unmul) Politik
7. Prof Mudrajat Kuncoro (UGM) Desentralisasi fiskal
8. Prof Wahyudi Wiro Utomo (UGM) Otonomi daerah
9. Prof Aminoto (UGM) Politik lokal