Irianto Lambrie Desak Jokowi Realisasikan DOB Sebatik

Irianto yang bakal mengakhiri masa jabatannya 22 April mendatang, menilai pemekaran Pulau Sebatik adalah hal krusial

Irianto Lambrie Desak Jokowi Realisasikan DOB Sebatik
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Pj Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie,  meminta kejelasan kepada Presiden RI Joko Widodo agar pemekaran Pulau Sebatik menjadi sebuah daerah otonomi baru (DOB) bukan lagi sekadar angin lalu.

Dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (15/4/2015), Irianto yang bakal mengakhiri masa jabatannya 22 April mendatang, menilai pemekaran Pulau Sebatik adalah hal krusial yang harus segera direspons serius pemerintah pusat.

“Saya menyampaikan dan mengharapkan sebagai tindaklanjut kunjungan presiden ke Kaltara. Hal-hal yang krusial utama adalah usulan pemekaran Pulau Sebatik. Pulau Sebatik itu kita sudah lama mengusulkannya bahkan kronologisnya sudah, dokumen lengkapnya sudah ada. Kami meminta presiden dalam masa kepemimpinan lima tahun ke depan paling tidak sudah dapat diwujudkan,” jelas Irianto kepada TribunKaltim.co di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (16/4/2015).

Atas dokumen yang telah disodorkan ke meja Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) pada 24 Desember 2014 lalu, pemekaran juga diharapkan mampu ditindaklajuti pusat melalui jalur kepentingan strategis nasional agar realisasi pemekaran bisa dipercepat.

“Kami berharap prosedurnya itu tidak melalui normatif Undang-Undang, tetapi inisatif yang diambil pemerintah untuk kepentingan strategis nasional,” jelasnya.

Selain pemekaran Pulau Sebatik, pihaknya juga mengklaim telah menyampaikan langsung aspirasi masyarakat perbatasan yang menginginkan rencana pemekaran Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (KBDP) yang tergabung enam kecamatan di Kabupaten Nunukan. (BACA juga: Pemekaran DOB Kota Sebatik Sudah Siap 90 Persen)

Persoalan perbatasan anggapannya, bukan hanya pada persoalan terbatasnya infrastruktur dan keterisolasian wilayah. Tetapi masyarakat perbatasan juga membutuhkan rentang kendali antara dengan pemerintah setempat yang lebih dekat yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan.

“Jadi bukan hanya persoalan infrastruktur, pembukaan isolasi dan lain-lain. Tetapi bagaimana penataan pemerintahan DOB, supaya bisa memberikan upaya akselerasi pembangunan di wilayah itu,” ujarnya.

Bagaimana respons Presiden? Menurut Irianto presiden telah menanggapi dan berjanji akan menindaklajuti pemekaran kepada kementerian terkait.

Selain DOB, Irianto yang juga Sekprov Kaltim ini meminta dukungan presiden dalam kemudahan bagi investor khususnya pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan dan Sungai Mentarang.

“Kita meminta juga dukungan presiden dalam percepatan realisasi pelaksanaan rencana investasi PLTA Sungai Kayan dan PLTA Sungai Mentarang. Tujuannya supaya hambatan-hambatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk pinjam pakai kawasan hutan itu dapat dipercepat,” ujarnya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved