Pendamping Desa Sebaiknya Orang Lokal

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan memberi masukan kepada pemerintah daerah yang akan melakukan rekrutmen pendamping desa untuk tetap memprioritaskan sumber daya manusia lokal.

Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Syarwani menuturkan, dana desa sudah sebagaiannya dikucurkan.

Dana ini akan memberi andil bagi proses pembangunan di desa. Untuk impementasi kelancaran program tersebut, diperlukan pendamping desa yang mumpuni. (baca juga: Abriantinus Akan Serahkan 100 ribu dukungan )

“Rekrutmen tidak boleh asal-asalan. Kita harus melihat secara objektif dan mengutamakan potensi orang-orang yang ada di lokal,” ujarnya pada TRIBUNKALTIM.CO, Selasa (4/8/2015).

Alasan dia mengutamakan sumber daya manusia lokal karena warga desa setempat lebih tahu kondisi dan situasi desanya. Penggunaan dana desa pun jadi lebih fokus dan efektif.

Tenaga lokal yang diambil biasanya akan merasa betah. Sebab sudah sejak dari lahir hingga tumbuh kembang hidup di perdesaan, tentu kerja pun lebih fokus dan penuh tanggungjawab.

Ketimbang mengambil dari orang luar desa, biasanya tidak merasa memiliki desa, tidak ada cinta pada desa, atau kurang cocok akan lingkungan desa.

“Kita semua berharap penggunaan dana desa tidak boleh bermasalah. Berjalan lancar tanpa ada kendala,” kata Syarwani.

Syarwani menambahkan, rekrutmen pendamping desa sebaiknya minimal lulusan sarjana satu agar pelaksanaannya bisa berjalan baik dan tidak keluar dari aturan-aturan yang ditentukan.

“Kalau kualifikasinya adalah sarjana, tentu akan memudahkan pelaksanaan program. Tinggal sekarang, hanya memikirkan bagaimana memberi pelatihan dalam mendamping aparatur desa,” ujarnya.

Diharapkan, lewat persayarat yang ketat itu maka upaya pendampingan dan penataan desa bisa berjalan maksimal. Biasanya pola pikir sarjana akan lebih terorganisir dan tahu managemen. (baca juga: Pasokan Tak Lancar, Warga Beli Air Rp 70.000 per Tandon )

Syarwani merasa optimis, progam dana desa akan berjalan baik, apalagi pelaksanaan ini dipayungi oleh Undang-undang Desa dan Peraturan Menteri.

Tentu saja, ada pertanggungjawabannya saat melaksanakan program dana desa ini.

“Saya optimis bisa memberi pengaruh bagi percepatan dan perkembangan kegiatan perdesaan yang ada di Bulungan,” katanya. (*)