TribunKaltim/

Citizen Journalism

Lonceng Kematian KPK

Di samping pembatasan usia, RUU KPK juga dianggap kian mengebiri tugas dan kewenangan KPK.

Lonceng Kematian KPK
tribunnews/herudin
AKSI GAK - Pimpinan dan Pegawai KPK mengikuti aksi para alumni lintas perguruan tinggi yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (GAK) bersama mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia di halaman Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10/2015). 

Oleh: Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI)

herdihamzah@gmail.com

BADAI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak kunjung usai. Belum berhenti ingatan publik terhadap upaya “kriminalisasi” yang menimpa komisioner dan penyidik KPK, kini muncul upaya “pembunuhan KPK” melalui usulan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan RUU yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan telah ditetapkan menjadi agenda prioritas program legislasi nasional pada tahun 2015 ini .

Sejumlah pasal-pasal krusial didalam RUU KPK ini dianggap sebagai tindakan pembunuhan terhadap KPK. Dimulai dari pembatasan usia lembaga anti rasuah tersebut, hingga pemangkasan kewenangan-kewenangan khusus yang selama ini dimiliki oleh KPK. Tak pelak, RUU KPK tersebut menuai kritik dari dari berbagai kalangan. Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa klausul dalam RUU KPK tersebut dianggap sebagai lonceng kematian yang akan membunuh masa depan KPK secara perlahan.

Pasal Pembunuh

BACA JUGA: Wanita Ini Temukan Surat Cinta Berusia 100 Tahun, Apa Reaksinya?

Dalam pasal 5 RUU KPK, disebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan”. Frase “untuk masa waktu 12 tahun” menandakan adanya pembatasan usia KPK. Pertanyaannya adalah, apa landasan dirumuskannya usia KPK dalam RUU tersebut? Secara prinsip, sesungguhnya pembatasan usia KPK tidak dapat dirumuskan dalam produk UU. Setidaknya terdapat 4 (empat) alasan yang mendasari hal tersebut.

Pertama, alasan sosiologis. Usia KPK tidak dapat dirumuskan dalam UU secara matematis. Artinya, keberadaan (existence) KPK tidak dapat ditentukan dalam hitungan waktu, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi. Dinamika perkembangan masyarakat, khususnya dalam hal praktek korupsi-lah, yang menjadi dasar keberadaan KPK. Selama korupsi tetap ada, maka semumur itu pula keberadaan KPK . Sepanjang Indonesia belum terbebas dari praktik korupsi, maka sepanjang itu pula KPK harus hadir dan berada di garda terdepan (vanguard) dalam urusan pemberantasan korupsi. Membatasi usia KPK, sama saja dengan membunuh KPK, yang juga berarti membunuh masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kedua, alasan sifat kelembagaan. Dalam dasar pertimbangan butir b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan salah satu alasan berdirinya KPK sebagai berikut “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”. Artinya, selain menjalankan tugas pokoknya, KPK juga memiliki fungsi sebagai pemicu (trigger) agar lembaga lain dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BACA JUGA: Kini Banyak Orang Menderita Alergi, Apa Penyebabnya?

Halaman
123
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help