Pahlawan Orang-Orang Kecil

Oleh: Decky Diyan Kesuma
Mahasiswa Psikologi Universitas Mulawarman
deckydiyankesuma@rocketmail.com

BEBERAPA bulan terakhir ini di media cetak, media elektronik, dan media sosial marak pemberitaan yang menjadi pusat perhatian belakangan ini bahkan menjadi trending topic di kalangan pengguna media sosial (netizen). Mulai dari pembakaran lahan yang mengakibatkan kabut asap berdampak pada penundaaan jadwal penerbangan, menganggu aktivitas masyarakat, menganggu kesehatan masyarakat, meliburkan jadwal anak-anak bersekolah, sampai kabut asap menyebrang ke negeri tetangga yakni, Malaysia dan Singapura hingga hashtag #Palangkaraya menjadi trending topic di berbagai media sosial.

Selanjutnya, berita kekeringan yang terjadi di seluruh Indonesia. Pemberitaan ini selalu menjadi topik pembahasan di setiap media elektronik dan media massa. Yang terbaru saat ini adalah terjadi pembunuhan terhadap aktivis anti penambangan pasir di Pantai Selatan. Lumajang, Jawa Timur.

Salim Kancil begitu nama aktivis anti penambangan pasir di Lumajang, Jawa Timur (Jatim). Berprofesi sebagai petani di Lumajang, Jawa Timur. Salim Kancil tewas terbunuh oleh sekelompok orang yang pro-penambangan pasir di pesisir pantai Selatan, Lumajang, Jatim. Kronologi pembunuhan diawali dengan pengambilan paksa Salim Kancil oleh sekelompok orang dari kediamannya.

BACA JUGA: Aktivis Melawan Mafia Tambang itu Tewas Saat Menimang Cucu

Setelah dijemput paksa, Salim Kancil dipukul beramai-ramai oleh sekelompok orang tersebut. Tidak puas memukul, sekelompok orang tersebut membawanya ke balai desa. Di sana Salim Kancil dianiaya, diikat, dan dipukul kepalanya dengan batu. Ironisnya penganiayaan ini disaksikan dengan mata dan kepala sendiri oleh anaknya. Hingga akhirnya Salim Kancil tewas dan ditemukan dalam kondisi terkelungkup oleh warga sekitar lokasi terjadinya pembunuhan tersebut.

Penyelidikan polisi Polres Lumajang sampai saat ini sudah menetapkan 21 orang menjadi tersangka penganiayaan yang berujung dengan tewasnya Salim Kancil. Kejadian di atas merupakan ironi dari nasib aktivis di Republik ini. Banyak sekali kasus-kasus di Republik ini yang membuat nyawa aktivis menjadi tidak berharga atau sama sekali tidak dihargai hanya karena membela orang kecil atau orang-orang yang tertindas.

BACA JUGA: Allan akan Ungkap Keterlibatan CIA dalam Kasus Pembunuhan Munir

Sebagai contoh, kasus Marsinah-buruh perempuan, Munir -aktivis penegakan HAM di Indonesia, dan terbaru Salim Kancil. Hal yang menjadi persamaan mereka bertiga adalah mereka berjuang membela orang kecil atau orang-orang yang tertindas, mereka tidak takut mati, dan terakhir hidup mereka diakhiri oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara biadab, kejam, dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Tentu penulis dalam tulisan ini merasa prihatin, berbela sungkawa, dan mengutuk keras kejadian tersebut karena tentu dampak domino dari terbunuhnya aktivis tersebut sangatlah besar dan menjadi headline di media besar Republik ini dianggap tidak menghormati HAM oleh negara-negara di dunia. Sikap toleransi, menghormati pendapat orang lain, berjiwa besar mengenai hasil rapat, diskusi maupun forum sudah mulai menurun dalam masyarakat berskala besar dan kecil di Republik ini.

Demokrasi dan kebebasan berbicara tidak menjadi salah satu jalan keluar atau alternatif dalam mengatasi suatu persoalan atau masalah. Demokrasi dan kebebasan berbicara dewasa ini hanya sebagai simbol dalam masyarakat berskala besar dan kecil di Republik ini. Hal itu merupakan ironi dari Republik ini yang kerap mengagungkan demokrasi dan kebebasan berbicara.

BACA JUGA: Partisipasi Politik Masyarakat Ujung Tombak Demokrasi Pilkada

Tetapi dalam perjalanannya masyarakat berskala besar dan kecil di Republik ini belum siap dengan keberadaan demokrasi dan kebebasan berbicara atau menyatakan berpendapat dalam setiap forum, rapat, diskusi,dsb. Banyak hal-hal yang menyebabkan itu terjadi misalnya: bila kebebasan berbicara atau menyatakan berpendapat dalam setiap forum, rapat, diskusi dsb diterapkan maka akan membuat durasi acara menjadi lama. Peserta menjadi lelah dan naik emosinya, kemudian bila peserta menyatakan pendapatnya akan ditanggapi sinis oleh peserta lain. Seperti dianggap cari muka, cari perhatian, dsb.

Bila pendapat peserta tidak dapat dapat diterima peserta lain dalam rapat tersebut akan diwarnai dengan penolakan keras, saling ancam-mengancam hingga berujung adu mulut dan aksi anarkis. Hal ini tentu tidak elok dilihat bila Republik ini benar-benar menjalankan demokrasi dan kebebasan berbicara dengan benar khususnya saat masyarakat dalam skala kecil dan besar benar-benar menjalankannya dengan tepat demokrasi dan kebebasan berbicara ini.

Padahal demokrasi dan kebebasan berbicara merupakan turunan dari musyawarah yang sudah ada sejak petinggi negeri ini akan melaksanakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 melalui BPUPKI dan PPKI. Bahkan sekarang ditambah dengan opsi melakukan voting bila musyawarah dan kebebasan berbicara tersebut berakhir deadlock seperti yang dilakukan Anggota Dewan yang terhormat. Sekarang banyak tempat, akses, kemudahaan yang diberikan Republik ini pada warganya dalam menyatakan pendapatnya atau uneg-unegnya, yakni: Musyawarah tingkat Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang bertujuan mencetak blue print pembangunan Kabupaten, Kota, dan Provinsi oleh Bappeda.