Mendagri Punya Waktu 5 Hari Lagi Berhentikan Legislator yang “Nyalon”

Berdasarkan aturan, Kemendagri memiliki batas waktu memproses berkas tersebut paling lama 14 hari untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian.

Mendagri Punya Waktu 5 Hari Lagi Berhentikan Legislator yang “Nyalon”
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD ARFAN
Suasana paripurna istimewa pelantikan 35 anggota DPRD Kaltara, di Gedung Wanita Bulungan, 30 Desember 2014 lalu. Bakal ada 4 wajah baru di kursi DPRD Kaltara jika Mendagri mengeluarkan SK pemberhentian empat anggota DPRD Kaltara yang mengikuti pilkada. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Nama beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang mencalonkan diri dalam pilkada di berbagai daerah, sudah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, untuk proses pemberhentiannya.

Nama-nama anggota DPRD tersebut yakni Ingkong Ala dan Asmin Laura (Hanura), Yefta Berto (Demokrat), dan Andi Kasim (Gerindra), ditambah Chairiyah Budiman Arifin (Demokrat) yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu, bukan sebagai calon kepala daerah.

“Kemarin staf saya sudah berangkat ke Jakarta mengantar berkas pemberhentian anggota dewan yang bersangkutan. Hari ini (kemarin) sudah di ULA (Unit Layanan Administrasi) Kemendagri,” sebut Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltara, Datu Iqra Ramadhan saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (15/10/2015).

Sebelum berkas administrasi tersebut disodor ke Kemendagri, Penjabat Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko lanjutnya, pada 12 Oktober sudah menandatangani berkas empat anggota DPRD tersebut. Belakangan, berkas Andi Kasim ditandatangani Triyono 13 Oktober 2015.

(Baca juga: Plat Nomor Jadi Petunjuk Ungkap Tersangka Kekerasan Seksual)

Berdasarkan aturan, Kemendagri memiliki batas waktu memproses berkas tersebut paling lama 14 hari untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian oleh Mendagri.

Sementara berdasarkan batas waktu penyerahan SK Pengunduran diri calon yang berasal dari kalangan anggota DPR, DPD, DPRD, PNS, TNI dan Polri, akan berakhir pada 23 Oktober pekan depan. Itu artinya, efektif tersisa 5 hari kerja berkas tersebut diproses untuk diterbitkan SK Pemberhentian.

Datu sendiri, optimistis SK Pemberhentian anggota dewan yang bersangkutan bisa diteken Mendagri Tjahjo Kumolo tepat waktu dengan catatan mendapat kawalan dari Pemprov, DPRD dan Sekretariatnya.

“Kami berusahalah dari provinsi. Dan, makanya pada saat pengantaran surat ini, saya sudah hubungi anggota dewan dan sekretariatnya untuk mengawal itu,” tuturnya.

Hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya untuk mendapatkan tandatangan Mendagri, sedikitnya harus melewati lima tandatangan pejabat di bawah Mendagri, yakni Kepala Seksi, Kasubdit, Direktur, Direktur Jenderal, dan Sekretaris Jenderal.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved