Kisruh Golkar
Sebelum Ada Surat Menganulir, Musda Golkar Tetap Digelar di Balikpapan
Kata Dahri, ia menjalankan tugas dan melaksanakan perintah DPP Partai Golkar sesuai konstitusi.
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggota DPD I Partai Golkar Kaltim, Dahri Yasin, menanggapi pernyataan Akhmad Albert (sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltim), terkait tetap digelarnya Musyawarah Daerah Golkar Kaltim pada 20-21 Februari di Balikpapan.
Dahri menjelaskan, DPP Partai Golkar sejak mengeluarkan keputusan hasil rapat konsultasi di Bali, belum pernah mengeluarkan surat menganulir keputusan melaksanakan Musda Golkar Kaltim.
"Yang bisa berbicara itu DPP. Bukan Albert atau DPD I dan DPD II. DPP belum mengeluarkan surat menganulir untuk pelaksanaan Musda Golkar Kaltim. Sebelum ada surat yang menganulir, kami tetap melaksanakan," jelas Dahri kepada Tribun di Samarinda, Kamis (11/2/2016).
(Baca juga: Jika Musda Golkar Dipaksakan, Politisi Ini Sebut Bakal Timbul Konflik Serius)
Kata Dahri, ia menjalankan tugas dan melaksanakan perintah DPP Partai Golkar sesuai konstitusi.
Jadi, lanjut dia, kegiatan atau Musda Golkar Kaltim sebelum ada surat yang menganulir dari DPP, maka tetap sah dan sesuai aturan organisasi.
"Kita bicara konstitusi dan aturan partai. Kalau belum ada surat yang menganulir, kami tetap melaksanakan Musda tanggal 20-21 Februari. Dan kami pasti koordinasi dengan aparat Polres Balikpapan dan Polda kaltim untuk menggelar kegiatan Musda," tambah Dahri. (*)