Program Poros Perbatasan tak Jamin Bebas Calo TKI

Nusron menyebutkan, sebelum program ini berjalan dia sudah tiga kali ke Sabah.

TRIBUNKALTIM.CO/NIKO RURU
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Nusron Wahid, Selasa (16/2/2016) saat konferensi pers di Kantor BP3TKI Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid tak menjamin Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan benar-benar menghilangkan calo Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak bekerja di Negara Bagian Sabah, Malaysia.

“Saya tidak menjamin calo hilang 100 persen. Tetapi minimal lama-lama akan hilang,” ujarnya, Selasa (16/2/2016) saat konferensi pers di Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kabupaten Nunukan.

Nusron menyebutkan, sebelum program ini berjalan dia sudah tiga kali ke Sabah. Di sana selain menemui pihak-pihak terkait, juga bertemu dengan pihak perusahaan yang memperkerjakan TKI termasuk yang ilegal.

“Saya kumpulkan bersama Konjen Kinabalu dan Tawau. Semuanya mendukung,” ujarnya.

BACA JUGA: Lihat Cetak e-KTP untuk TKI Bisa Langsung Jadi, Menteri Yasonna Laoly Bilang "Ini Excellent"

Dia mengatakan, para pengusaha di Sabah selama ini menggunakan calo untuk memperkerjakan TKI ilegal dari Indonesia karena tidak mendapatkan informasi yang utuh.

“Mereka mempekerjakan calo dan TKI ilegal karena prosesnya cepat,” ujarnya.

Karena itu, dengan one stop service yang prosesnya hanya berlangsung selama lima hari, dia yakin para pengusaha di Malaysia akan menggunakan TKI yang telah berdokumen.

“Di mana ada calo, ada moral hazard dan informasi tertutup. Karena itu semuanya harus terbuka,” ujarnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, dimanapun ada peluang mengirimkan TKI secara ilegal, tentu akan banyak pula calo.

“Kita akan meminimalisir hal itu,” ujarnya.

BACA JUGA: Curhat Menteri Puan Ketika Didatangi Nusron Wahid soal Program Poros Perbatasan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, program ini merupakan terobosan baru yang jangan dianggap pesimis.

“Karena ini baru pertama kali dilakukan, kami mengharapkan dukungan,” ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved