Pembuatan Dokumen Sepi, Setahun Cuma Targetkan 10.000 TKI
Paspor itupun dikeluarkan sebagai uji coba yang didemonstrasikan di hadapan Puan Maharani dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Sejak diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Selasa (16/2/2016) Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan, masih sepi dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Misrani, staf Kantor Imigrasi Klas II Nunukan yang bertugas di sentra pelayanan TKI Kantor BP3TKI Kabupaten Nunukan menyebutkan, sejak diluncurkan, pihaknya baru mengeluarkan lima paspor.
Paspor itupun dikeluarkan sebagai uji coba yang didemonstrasikan di hadapan Puan Maharani dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Nusron Wahid.
“Sampai sekarang belum ada berkas masuk,” ujarnya, Jumat (19/2/2016).
Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kabupaten Nunukan, Edi Sujarwo mengatakan, pelaksanaan program ini tentu harus melalui proses yang panjang. Para TKI yang terlibat program itu perlu diberikan edukasi keuangan dari perbankan.
“Itu diberikan sebelum memproses dokumen mereka,” ujarnya.
Selain mendapatkan edukasi dari pihak perbankan, para TKI juga akan mendapatkan pelatihan dari TNI dan pelatihan keterampilan. Ini tidak dilakukan sekaligus.
“Bertahap. Satu-satu dulu. Selain itu, programnya masih baru. Banyak kekurangan sehingga kami harus pelan-pelan,” katanya.
Baca: Program Poros Perbatasan tak Jamin Bebas Calo TKI
Setelah mengikuti aneka pembekalan sebelum keberangkatan itulah, baru kemudian para TKI mengurus dokumen.
Mengenai anggaran yang dikucurkan untuk pelaksanaan program dimaksud, Edi enggan mengungkapkan.
"Pokoknya dalam setahun kami sanggup membuat dokumen untuk 10.000 TKI” ujarnya. (*)