Jangan Lagi Berharap Dana Perimbangan, Datangkan Investor!

Aji Sofyan Effendi
Pengamat Ekonomi Unmul

PEMERINTAH punya peran besar untuk transformasi ekonomi. Tanpa regulasi dari pemerintah, mustahil transformasi ekonomi bisa terwujud.

Jadi, entry point transformasi ekonomi ada mulai tingkat pemerintah kabupaten/kota, provinsi sampai pusat.

Sekarang yang jadi persoalan, bagaimana supaya transformasi ini bisa jalan. Katakanlah pemerintah sekarang moratorium batu bara.

PHK sudah ada 10 ribuan tenaga kerja. Mau dikemanakan semua pekerja itu. Dampak yang demikian harus diantispasi. Jadi tidak hanya pandai di regulasi semata.

Baca: Soal Ekonomi Hijau, Ketua Apindo Bilang, Infrastruktur Belum Jelas, Judi pun Rugi. . .

Saya sendiri sudah sejak lama mendengungkan Kaltim harus bertransformasi. Tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam.

Jangan lagi kita berharap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari dana perimbangan.

Anggap saja dana perimbangan SDA itu pelengkap penderita saja. Ada syukur, tidak ada ya sudah. Sekarang postur APBD kita sudah bagus.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) sudah 49 persen dan dana perimbangan 51 persen. Ke depan, postur APBD ini harus dibalik, PAD 60 persen dan 40 persen sisanya dana perimbangan.

Kembali ke transformasi ekonomi. Yang perlu dipikirkan itu bagaimana kawasan industri yang dicanangkan ini jalan. Tidak sekadar ada.

Caranya dengan menghadirkan direct investment sebanyak mungkin. Tidak mungkin pemerintah yang bangun pabrik. Harus investor.

Baca: Program Ekonomi Hijau Berefek Investasi tapi Belum Terasa Dampaknya ke Masyarakat

Bagaimana menarik direct investment, inilah tugas berat pemerintah. Pemerintah harus bangun infrastruktur dasar yang bagus. Listrik, air, jalan, pelabuhan dan sebagainya.

Menyediakan infrastruktur ini yang tidak mudah. Kenapa infrastruktur kita lambat, karena fiskal space nasional hanya 30 persen. Sementara kita berharap infrastruktur dibangun dengan APBN.