Pangdam Ingatkan Kepala Daerah Tuntaskan Kesejahteraan di Perbatasan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menanggapi isu yang santer beredar di wilayah perbatasan terkait ancaman warga negara Indonesia (WNI) yang mengancam bakal pindah ke Malaysia, ditanggapi santai Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNI Johny L Tobing.

Menurutnya apa yang dilakukan masyarakat di perbatasan tersebut tak lain untuk meminta perhatian pemerintah Indonesia terkait kejahteraaan mereka.

Johny mencoba menganalogikan perkara tersebut seperti, seorang anak yang meminta perhatian orangtuanya di rumah.

Terkadang seorang anak harus 'ngambek'atau menangis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Hal tersebut sama dengan apa yang diinginkan masyarakat yang tinggal di perbatasan, sebagai WNI wajar mereka berteriak meminta kesejahteraan kepada pemerintah Indonesia.

Baca: Ada Apa Kapolda, Pangdam, dan Gubernur Kumpul di Lamin Etam?

"Sama dengan anak kita di rumah saat meminta sesuatu terkadang harus 'ngambek' untuk mendapatkan perhatian dari orangtua. Itu analogi sederhana, dan itulah dinamika. Kalau mereka mau ikut Malaysia tidak segampang itu, ikut ke sana belum tentu diterima Malaysia. Jika mengklaim wilayahnya masuk Malaysia, oh tunggu dulu tidak segampang itu ada proses panjang," katanya.

Jika kesenjangan kesejahteraan dapat dituntaskan pemerintah, Johny yakin tak bakal ada suara-suara minor dari masyarakat perbatasan mengancam pindah kewarganegaraan.

Hak mereka sebagai negara untuk menerima kesejahteraan yang berkeadilan dari negara. Sesuai dengan bunyi sila kelima Indonesia yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hingga kini belum ada kabar bahwa masyarakat di perbatasan lebih 'makmur', rasanya belum pernah ada warga perbatasan negara tetangga kepincut ingin menjadi warga negara Indonesia.

"Ujung dari tujuan semua negara adalah kesejahteraan, itu tertera dalam Pancasila kelima negara ini. Itulah sebenarnya tujuan negara kita. Saat ini kita begerak menuju kesana, asal kita (pemerintah dan aparatur negara) sama-sama berkomitmen untuk membangun hal itu bisa terjadi," tuturnya.

Hal tersebut telah disampaikannya kepada Gubenur Kaltim, Awang Faroek pada pertemuan perdananya saat acara lepas sambut beberapa waktu lalu.

Pembicaraan terkait masalah perbatasan menjadi perbincangan hangat antar keduanya. "Saya langsung minta waktu bertemu Gubernur. 'Pak saya minta waktu ketemu bapak' kata saya. saat itu saya jelaskan visi dan misi sebagai Panglima. Kata Gubernur, saya tak ragu lagi kepada Panglima. Saya dukung bapak," ujarnya memeragakan.

Sebagai Panglima dirinya berkomitmen akan terus mengingatkan para kepala daerah khususnya di wilayah perbatasan. Sinergitas membangun daerah perbatasan sangat diperlukan menengok kondisi rill saat ini.

"Itu kewajiban saya, apabila ada hal yang menyangkut kedaulatan negara, saya wajib mengingatkan mau siapapun orangnya, mau anggota DPR, Kepala Daerah, Pengusaha, Nelayan, hingga Petani," tegasnya.

Tengok saja pada pemberitaan Tribun kaltim sebelumnya, Kerajaan Malaysia diketahui menawarkan pemasangan listrik dan air bersih gratis untuk warga di 24 desa di Kecamatan Lumbis Ogong.