Ketua Fraksi PKB: Wajar Pendapatan Anggota Dewan Naik, Pemprov Sudah Duluan Naik di TTP

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Budhi Hartono

‎TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Provinsi Kaltim, Syafruddin, menilai wajar jika Presiden Joko Widodo menaikkan pendapatan atau tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD.

Pasalnya, selama 13 tahun, lembaga legislatif tidak pernah mengalami kenaikan gaji. Hanya saja, kenaikan atau tambahan tunjangan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

"Memang Presiden sudah menyetujui rancangan itu. Tinggal ditandatangani saja. Tetapi belum bisa direalisasikan tahun ini. Mungkin tahun 2017. Menurut saya wajar, karena belum pernah naik gajinya. Bayangkan 13 tahun sejak zaman presiden SBY belum pernah naik. Pemprov sudah duluan lewat Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP)," kata ‎Syafruddin, kepada Tribun, Minggu (4/9/2016).

BACA JUGA: Waspada, Dua Hal Ini Bisa Picu Inflasi di Daerah Ini Sampai Akhir Tahun

Hanya saja, lanjut dia, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tinggal menunggu persetujuan rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD, tinggal diteken presiden.

"Tinggal ditandatangani saja. Ini yang saya dapat informasi dari kawan di DPR RI. Tetapi bukan tahun ini. Kemungkinannya tahun depan," tambah Syafruddin.

Dengan adanya kabar akan dinaikkan tunjangan/pendapatan anggota dan pimpinan DPRD, Syafruddin berharap, tidak dinilai negatif.

"Karena, tugas dan tanggung jawab anggota Dewan juga cukup banyak dan berat. Semoga, masyarakat atau konstituen bisa memaklumi," ucapnya.(*)

***

Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM

Perbarui informasi terkini, klik  www.TribunKaltim.co

Dan bergabunglah dengan medsos:

Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co,  follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim