Saat Defisit, Mengapa Cuma Kalangan Elit yang Berteriak?

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai, saat defisit anggaran, kebanyakan yang berteriak hanya kalangan elit.

"Yakni pemerintah, DPRD, kontraktor, dan makelar-makelar proyek," ungkapnya.

Hal ini menunjukkan APBD selama ini hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu.

"Politik anggaran memang belum memihak rakyat, linear dengan partisipasi yang masih minim. Bagaimana rakyat mau berpartisipasi kalau politik anggaran belum memihak?," tanya dosen di Fakultas Hukum ini.

Untuk mengelola defisit, lanjut Castro, sapaan akrab Herdiansyah Hamzah, pemerintah tidak boleh memangkas alokasi untuk kepentingan publik.

(Baca juga: Kapten Ferri Sempat Kontak Telepon Dua Menit, Sebut Para Penyandera Terus Berpindah Tempat)

"Misalnya Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP), perjalanan dinas ke luar negeri dan luar kota, termasuk hibah dan bansos yang jumlahnya cukup besar. APBD Kaltim saja lebih dari Rp 1 triliun hibah bansosnya. Tapi sepertinya ini tidak diseriusi karena tarik ulur kepentingan. Malah belakangan gaji dan tunjangan anggota DPRD akan dinaikkan," urainya.

Ia pun mengutip penyataan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Dahri Yasin, yang menegaskan tidak akan mengesahkan APBD bila alokasi bansos dihapus.

"Karena memang bansos dan hibah jadi bancakan elit selama ini. Urusan konstituen kan bukan cuma soal bansos," tutur Castro. (*)

***

Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM

Perbarui informasi terkini, klik  www.TribunKaltim.co

Dan bergabunglah dengan medsos:

Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co,  follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim