DPRD Kukar Tekankan Prioritas di Tengah Defisit, Rp21 Miliar Modal Bank Kaltimtara Dihapus

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menegaskan kondisi defisit anggaran memaksa legislatif dan eksekutif lebih selektif dalam menentukan program prioritas pada APBD Perubahan 2025.

Keputusan tersebut diambil setelah serangkaian pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung intensif di DPRD Kukar.

Rasid menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan seluruh kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sekaligus.

Oleh karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah harus menyeleksi ulang program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Fokusnya menyiasati kondisi defisit kemarin, kita banya kegiatan kemarin dilaksanakan. Karena kondisi keuangan seperti ini, kita seleksi lagi skala prioritas kegiatan ini. Seperti infrastruktur, pendidikan khususnya beasiswa yang ramai kemarin,” ujar Rasid, Rabu (24/9/2025).

Baca juga: DPRD Kukar Tolak Penyertaan Rp21 Miliar ke Bank Kaltimtara, Bupati Yakinkan Kredit Idaman Aman

Dalam hasil pembahasan, dua sektor utama mendapat perhatian serius, yakni pembangunan infrastruktur dan bidang pendidikan.

Rasid menekankan bahwa beasiswa harus tetap diupayakan meski kondisi fiskal sedang menantang.

Selain itu, ia menambahkan, DPRD juga menyoroti usulan penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Kaltimtara.

Hampir seluruh fraksi sepakat bahwa langkah itu belum bisa dilakukan, mengingat keuangan daerah masih defisit.

“Dari pembahasan yang sudah dilakukan, kami juga menyoroti penyertaan modal BPD (Bank Pembangunan Daerah). Hampir semua fraksi tidak setuju, karena pertimbangan kita adalah kondisi defisit. Pertimbangan kami semenara penyertaan modal tidak urgent, jadi ditiadakan,” tegasnya.

Baca juga: Banggar DPRD Kukar Tolak Penyertaan Modal ke Bank Kaltimtara, Disarankan Dialihkan ke 2026

Rasid menyebut, dalam rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2025 total anggaran yang dibahas mencapai Rp11,3 triliun.

Namun, alokasi Rp21 miliar untuk penyertaan modal diputuskan untuk tidak dimasukkan dalam tahun anggaran ini dan kemungkinan baru akan dipertimbangkan kembali pada 2026.

“Anggaran Rp21 miliar itu sementara tidak dialokasikan, mungkin ke 2026,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DPRD bersama Pemkab Kukar akan terus menjaga koordinasi agar pembahasan APBD Perubahan bisa segera rampung sesuai tenggat waktu yang ada.

“Deadlinenya akhir September, cuman kita koordinasikan terus. Lakukan rapat banggar, kala sudah tidak ada permasalahan lagi segera kita sahkan,” pungkasnya. (*)