TribunKaltim/

Dugaan Pungli di TPK Palaran

Berpotensi Disalahgunakan, Pemkot Resmi Cabut SK Tarif Parkir Pelabuhan Peti Kemas Palaran

Ia juga menjelaskan pencabutan SK ini untuk menghindarkan dari hal-hal yang menyebabkan permasalahan di kemudian hari.

Berpotensi Disalahgunakan, Pemkot Resmi Cabut SK Tarif Parkir Pelabuhan Peti Kemas Palaran
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD AFRIDHO SEPTIAN
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah menunjukkan Surat Keputusan Walikota nomor 131 tahun 2017 yang isinya tentang pencabutan SK Walikota nomor 083 tahun 2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas Bukuan Palaran Atas Nama Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrasi Indonesia Bersatu Samarinda, Senin (20/3/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Afridho Septian

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Akhirnya Pemkot Samarinda secara resmi mencabut SK Walikota nomor 083 tahun 2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas Bukuan Palaran, atas nama Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrasi Indonesia Bersatu Samarinda.

SK tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Walikota nomor 131 tahun 2017 dan diumumkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah di kantornya, Senin (20/3/2017)

"Jadi Walikota Samarinda telah menepati janjinya bahwa SK nomor 083 itu berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola parkir itu. Sehingga Pemkot Samarinda mencabut dengan resmi SK tersebut," ujarnya.

"SK tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk memungut parkir yang berada di areal parkir terminal peti kemas. Tapi SK itu digunakan untuk menarik diluar daripada yang ditetapkan. Berarti ada unsur penyalahgunaan SK," ujar pejabat yang akrab disapa Dayat itu.

Ia juga menjelaskan pencabutan SK ini untuk menghindarkan dari hal-hal yang menyebabkan permasalahan di kemudian hari.

Selain itu, Walikota pun sudah menugaskan Inspektorat untuk mengusut runut proses penerbitan SK nomor 083 tersebut.

Inspektorat pun menyanggupi dan meminta waktu tujuh hari kerja untuk menginvestigasi proses tersebut. (*)

Penulis: Muhammad Afridho Septian
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help