TribunKaltim/

Gabungan LSM Lingkungan Tagih Janji Gubernur

Berdasarkan hal tersebut, Gubernur akan melakukan pengakhiran atau pencabutan IUP Non CnC maupun IUP yang berakhir masa berlakunya.

Gabungan LSM Lingkungan Tagih Janji Gubernur
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP
Aktivitas tambang batu bara di Desa Mulawarman, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Gabungan beberapa LSM lingkungan yang tergabung dalam dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam, yakni Pokja 30, Jatam Kaltim, Walhi Kaltim, Yayasan Bumi, Stabil, Prakarsa Borneo, Jaringan Advokat Lingkungan dan KBCF, PWYP Indonesia dan Jatam Nasional menagih janji Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC).

Direktur Pokja 30 Carolus Tuah mengungkapkan pasca-batas waktu evaluasi IUP berdasarkan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 43 tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan IUP Minerba yang berakhir 2 Januari 2017, di Kaltim terdapat 826 IUP dengan jumlah luasan IUP berpotensi dicabut 2.488.025,12 hektare.

"Yang kami tahu Gubernur sudah membentuk tim, tapi hasil kerja dari timnya yang sampai sekarang kita nggak tahu. Pernah ada informasi resmi dikeluarkan pemprov bahwa ada 826 IUP berpotensi dicabut kita nggak ngerti menunda keputusan politik yang begitu strategis itu sama mengarah kepada pembohongan," kata Tuah mewakili rekan-rekan koalisi.

Baca: Gubernur Kaltim Didatangi Para Jenderal Pemilik Tambang, Mereka Gusar Izinnya Terancam Dicabut

Berdasarkan data Kementerian ESDM per 4 April 2017, dari 1.181 IUP di wilayah Kaltim, tercatat ada 275 IUP berstatus CnC.

Berdasarkan hal tersebut, Gubernur akan melakukan pengakhiran atau pencabutan IUP Non CnC maupun IUP yang berakhir masa berlakunya. Namun hingga saat ini pencabutan izin belum juga dilakukan.

Selain itu, masih terdapat tunggakan PNBP di Kaltim yang mencapai Rp 1,1 triliun tercatat sejak 2003, dengan rincian iuran tetap Rp 295,17 miliar dan royalti Rp 850,52 miliar.

Persoalan tambang di Kaltim tidak hanya soal masih banyak IUP CnC dan non CnC yang berada dalam kawasan hutan konservasi dan lindung yang belum dicabut. Koalisi mencatat bahwa 24 izin beroperasi di kawasan hutan konservasi menyandang status non CnC dengan total luasan (tumpang tindih) 92,6 hektare.

Sebanyak 14 izin di antaranya ada di Kukar, 15 dari izin tumpang tindih di kawasan konservasi menyandang status CnC.

Di kawasan hutan lindung terdapat 69 izin dengan luas (tumpang tindih) mencapai 121.000 ha, 50 diantaranya di Kutai Barat dan Kutai Timur.

Dari 69 tersebut, 32 berstatus CnC. Pemberian izin dalam kawasan konservasi dan lindung melanggar UU Nomor 41 TAhun 1999.

Kebijakan pemprov yang belum juga mencabut IUP dinilai dapat berdampak pada muncul masalah-masalah serius bagi lingkungan dan manusia yang ada di sekitar area. Lubang tambang di Kaltim telah merenggut 26 korban jiwa.

Pembentukan pansus lubang tambang atau Task Force Lubang Tambang sampai dibentuknya rekomendasi dari Komnas HAM juga belum belum ada tindaklanjutnya. (*)

Penulis: Muhammad Alidona
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help